DFW Indonesia dan GFI Dorong Terobosan Penanggulangan Sampah Laut

Jakarta (Maritimnews) –  Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia dan Greeneration Foundation Indonesia (GFI) merupakan dua dari beberapa lembaga non pemerintah di Indonesia yang dipercaya menjadi mitra dalam pelaksanaan proyek percontohan berkaitan penanganan sampah plastik di laut sebagai bagian dari proyek Rethinking Plastics.

Proyek Rethinking Plastics bertujuan untuk mendorong percepatan penerapan konsumsi dan produksi plastik yang berkelanjutan dalam rangka menanggulangi sampah plastik di laut, di Kawasan Asia Timur dan Tenggara. Proyek ini didukung oleh Uni Eropa dan Kementerian Federal Jerman untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ), dan dilaksanakan oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan swasta.

Untuk mensosialisasikan dan berbagi pembelajaran dari pelaksanaan proyek percontohan Clean Fishing Port Pelabuhan Perikanan Tegalsari Kota Tegal and EcoRanger- Fishing For Litter di Kabupaten Bayuwangi,  kepada para pengambil kebijakan dan masyarakat luas, DFW dan GFI menyelenggarakan talkshow pada tanggal 30 Maret 2022.

Talkshow bertujuan untuk menggali potensi sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya sebagai upaya untuk mengoptimalkan dan meningkatkan inisiatif dalam penanganan sampah plastik di laut.

GIZ Advisor, Rocky Pairunan, mewakili Henriette Faergemann, Konselor bidang Lingkungan Hidup, Iklim dan ICT, Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, menyampaikan sebagian besar sampah laut berasal dari darat dan menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan pada ekosistem laut.

“Untuk menangani ini, Uni Eropa telah menyiapkan strategi dan kebijakan yang menargetkan penggunaan plastik yang bisa didaur ulang di 2030 untuk negara Uni Eropa yang telah disetujui PBB,” kata Rocky.

Sementara Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Rofi Alhanif, mengatakan bahwa sampah laut yang bersumber dari daratan relatif lebih mudah dihitung untuk memperoleh datanya. Sementara data sampah laut yang bersumber dari aktivitas di laut misalnya sektor perikanan atau perhubungan laut, masih sangat minim.

“Sampah laut dari sektor perikanan banyak ditemukan, sehingga perlu terus memberikan edukasi serta mengembangkan inisiatif skema insentif bagi nelayan sehingga dapat mengurangi kebocoran sampah di laut khususnya sampah plastik dari aktivitas perikanan tangkap,” kata Rofi.

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia telah mengembangkan Dokumen Standar Prosedur Operasional (SOP) yang menjadi panduan bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan untuk menangani sampah dari aktivitas perikanan dalam pelaksanaan proyek percontohan di Pelabuhan Perikanan Tegalsari.

Koordinator Program DFW, Hartono, Indonesia menyampaikan bahwa dokumen SOP yang disusun memastikan setiap kapal perikanan telah menyediakan tempat pewadahan sampah serta kewajiban untuk membawa kembali sampah yang dikumpulkan selama operasi penangkapan ikan ke kawasan pelabuhan perikanan.

“Jika SOP ini diberlakukan dan kemudian terintegrasi dalam regulasi yang berlaku di kesyahbandaran pelabuhan perikanan, serta diterapkan pada seluruh pelabuhan perikanan di Indonesia maka akan berkontribusi upaya pengurangan sampah laut di di Indonesia,” ucap Hartono.

Sementara itu Nur Almira project leader untuk Fishing for litter Greeneration Foundation Indonesia (GFI) turut berbagai mengenai pembelajaran, pencapaian, peluang, dan tantangan kegiatan Ecoranger Fishing for Litter di Banyuwangi. Almira Nur Radyant menyampaikan proyek fishing for Litter di Banyuwangi melibatkan dan memberdayakan masyarakat sekitar khususnya nelayan untuk terlibat dalam berbagai aktivitas penanggulangan sampah.

“Kami berharap ke depan proyek akan terus berjalan dan  berkelanjutan dengan dampak yang lebih luas dan lebih banyak masyarakat yang terlibat,” ujar Almira.

Koordinator Nasional, Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa inisiatif berbagai pihak dalam penanganan sampah plastik di laut harus dikoordinasikan dengan baik oleh pemerintah.

“Kemenko Marves perlu menunjukan leadership dan aksi koordinasi yang lebih nyata  dalam mengawal Perpres 83/2018 tentang penanganan sampah plastik di laut,” kata Abdi.

Hal ini dimaksudkan agar perkembangan pelaksanaan perpres tersebut dapat terpantau dengan baik, bukan saja secara paper base tapi berdasarkan data, laporan dan perkembangan nyata di lapangan oleh berbagai pihak di pusat dan daerah serta aksi dari berbagai pihak yang terlibat. (*)