Anggota Komisi VI DPR RI,
Bali (Maritimnews) – Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mendukung upaya PT Pelabuhan Indonesia (Persero) melakukan proses pengembangan proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) sebagai PSN yang diharapkan mampu mengintegrasikan semua sektor. Tidak hanya sebagai pelabuhan untuk bisa menampung kapal pesiar dan yacht, namun juga destinasi baru wisata bahari.
Gde Sumarjaya menegaskan saat Kunjungan Kerja Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023–2024 dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR untuk Evaluasi Pengembangan BMTH dan Ketahanan Energi pada hari Selasa, 23 April 2024 di The Meru Sanur Bali, bahwa pentingnya peningkatan baik kapasitas maupun kualitas fasilitas penunjang ekosistem wisata internasional yang baik di Bali.
Kegiatan Kunjungan Kerja tersebut menghasilkan salah satu rekomendasi dari Gde Sumarjaya Linggih anggota Komisi VI DPR-RI dari Partai Golkar, yakni untuk segera melakukan relokasi Kapal non-tuna di Pelabuhan Benoa.
Gde Sumarjaya mengingatkan pentingnya peningkatan baik kapasitas maupun kualitas fasilitas penunjang ekosistem wisata internasional yang baik di Bali. Sehubungan dengan itu, Gde meminta Pelindo, Kementerian BUMN bersama Kementeriaan KKP untuk segera merekolasi kapal-kapal non-tuna yang sedang labuh/bersandar di Pelabuhan Benoa, utamanya kapal-kapal ikan dan cumi yang sudah tidak beroperasi guna mendukung desain pembangunan BMTH, dan peningkatan keamanan serta keselamatan bagi wisatawan.
(Bayu Jagadsea/MN)
Oleh : Dr. Dayan Hakim NS* Perusahaan pelayaran saat ini tengah menghadapi kewajiban untuk menyusun…
Jakarta (Maritimnews) - Kunjungan Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia (UI) ke…
Pontianak (Maritimnews) - Dukungan perusahaan IPC Terminal Petikemas terhadap Asta Cita ke-4 Pemerintah Republik Indonesia…
Jakarta (Maritimnews) – IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) Area Teluk Bayur bersama PT Pelabuhan Tanjung…
Jambi (Maritimnews) - Indonesia adalah produsen dan eksportir utama kayu manis global, menguasai sekitar 41%…
Dwelling time yang masih jauh di atas standar internasional bukan sekadar masalah teknis kepelabuhanan —…