Seluruh Stakeholder Dituntut Tingkatkan Ekspor Tuna – Cakalang
Foto: Tuna Indonesia. (Dok: DKP Jatim)
Jakarta (Maritimnews) – Walaupun terus mengalami peningkatan, market share ekspor tuna-cakalang Indonesia saat ini belum berhasil menjadi nomor satu di dunia. Market share ekspor tuna-cakalang Indonesia masih menempati peringkat enam di bawah Thailand, China, Spanyol, Ekuador dan Cina Taipe. Nilai ekspor tuna cakalang Indonesia pada tahun 2020 lalu hanya 724 ribu USD.
Hal itu terjadi karena tingkat daya saing Indonesia belum terlalu kompetitif. Adapun aspek yang terkait dengan daya saing tuna Indonesia adalah produk, harga dan pelayanan. Untuk itu, stakeholder tuna cakalang dalam negeri mesti saling sinergis dan mengurangi faktor diskoneksi dari bisnis proses tuna.
Demikian benang merah yang terungkap dari webinar dengan tema Daya Saing Tuna Indonesia yang dilakukan oleh Destructive Fishing Indonesia dan Freedom Fund pada Selasa (19/4/2022).
Direktur Pemasaran, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing produk, KKP, Erwin Diwayana mengatakan bahwa tantangan ekspor tuna Indonesia saat ini meliputi hambatan tarif, non tarif dan logistik.
“Pengenaan tarif tinggi di atas 15% dan tarif ekskalasi untuk produk olahan dan tarif bahan baku masih dikenakan oleh sejumlah negara kepada Indonesia,” kata Erwin.
Sementara hambatan non tarif menghadapi isu persyaratan ekspor yang semakin ketat terkait mutu dan keberlanjutan. “Untuk mengatasi hal tersebut, kami telah melakukan perbaikan sistem dalam negeri dan melakukan negoisasi bilateral dengan melibatkan K/L terkait,” ucap Erwin.
Sementara itu, Direktur Ocean Solution, Zulficar Mochtar memberikan analisis tentang fokus peningkatan daya saing tuna Indonesia. Prosesnya perlu dilihat dari hulu ke hilir yaitu sejak dari stok, kuota, RFMO, kebijakan perizinan, persiapan operasional, penangkapan ikan, pendaratan, pengolahan, target ekspor, transportasi dan importir.
“Rantainya mesti dilihat secara holistik, jangan parsial karena akan timbulkan diskoneksitas, Itu yang selama ini terjadi,” kata Zulficar.
Dirinya juga memberikan saran agar pemerintah Indonesia menyiapkan tim negoisator yang tangguh dan berpengalaman dalam menghadapi putaran perundingan internasional.
“Banyak perundingan terkait perdagangan perikanan tuna yang hasilnya merugikan Indonesia karena kegagalan tim sehingga perlu ada coaching atau penyiapan bahan yang solid dengan melibatkan expert, pengacara dan pelaku usaha,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Country Representative Marine Stewardship Council, Hirmen Syofyanto mengatakan bahwa saat ini trend produk dan konsumen perikanan dunia telah mengarah ke sertifikasi produk.
“19% perikanan tangkap dunia telah terlibat dalam sertifikasi MSC dengan nilai penjualan mencapai 12,9 miliar USD pada 71 negara konsumen membeli produk dan bersertifikasi MSC,” kata Hirmen.
Tantangan bagi pelaku usaha tuna global dan Indonesia adalah adanya resiko spesifik yang menjadi karakteristik perikanan tuna seperti risiko terkait IUU, kerja paksa, sirip hiu, persyaratan rumpon dan ghost gear.
Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia, Moh Abdi Suhufan meminta pemerintah Indonesia untuk meningkatkan market share ekspor tuna cakalang Indonesia sehingga bisa mencapai peringkat tiga besar dunia.
”Market share ekspor perlu ditingkatkan dari 5,33% menjadi 8,33% sehingga Indonesia dapat naik menjadi tiga besar dunia dibawah Thailand dan Cina,” kata Abdi.
Saat ini Thailand masih kokoh dipuncak dengan nilai market share sebesar 2,4 juta USD atau sebesar 17,73% dan disusul China dengan nilai 1,1 juta USD atau 8,45%.
Abdi mengingatkan pemerintah dalam upaya meningkatkan ekspor pembinaan kepada nelayan kecil perlu menjadi prioritas.
“Produksi tuna Indonesia dihasilkan oleh 70% armada perikanan skala kecil dan hanya 30% oleh industri sehingga kebijakan pemerintah perlu menitikberatkan pada perikanan skala kecil dan perlindungan ABK yang bekerja di kapal penangkap ikan skala industri,” tutup Abdi. (*)
