Jakarta (Maritimnews) – Sehubungan kondisi KSO TPK KOJA saat ini, sangat dibutuhkan upaya mencegah terjadinya hal-hal yang dapat berdampak negatif terhadap perusahaan termasuk pada rencana aksi korporasi dan kondusifitas di sektor pelabuhan yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian.
SP TPK Koja mengapresiasi pertemuan yang telah dilakukan di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Senin (5/6), hadir Manajemen KSO TPK Koja, Pihak Kementerian Ketenagakerjaan RI, PT Pelindo dan CEO PT HPI terkait dengan pemenuhan hak pekerja TPK Koja sesuai Perjanjian Kerja Bersama. Namun belum terjadi kesepakatan untuk mengakomodir semua kepentingan, terutama dalam hal hak pekerja yang menjadi fokus utama.
Ketum SP TPK Koja, Farudi menerangkan kepada Maritimnews, Rabu (7/6), bahwa keterlibatan Kemnaker diharapkan dapat membawa solusi terbaik, salah satunya optimalisasi fungsi pengawasan ketenagakerjaan guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran syarat dan norma kerja di KSO TPK Koja.
“Sosial dialog dengan mengedepankan keterbukaan, objektifitas dan transparansi harusnya menjadi spirit yang dipegang bersama. Hal itu dapat menjadi preseden buruk di lingkungan BUMN, harus hati-hati dalam bertindak,” pungkasnya.
(Bayu Jagadsea/MN)
