Oleh: Makbul Muhammad*
MNOL – Menalar perspektif geopolitk dari rencana pemerintah Indonesia tentang pengalihkan jalur pelayaran internasional dari Selat Malaka ke jalur alternatif melalui alur lintas kepulauan Indonesia (ALKI) 2 yakni Selat Lombok dengan alasan akan semakin padatnya trafik di Selat Malaka dan risiko kemungkinan tabrakan dan kemacetan di selat tersibuk di dunia itu. Kebijakan ini juga diharapkan oleh pemerintah mampu merangsang pembangunan ekonomi di kawasan timur Indonesia.
Selat Lombok memang tidaklah sepopuler Selat Malaka yang di lalui lebih dari 90.000 kapal tiap tahunnya, namun selat ini tidak kalah pentingnya bagi pelayaran internasional karena posisinya ikut serta menghubungkan pelayaran Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dengan kebijakan ini maka peran Indonesia akan semakin aktif sebagai penghubung Samudera Hindia dan samudra pasifik jika pemerintah Indonesia berani melakukan perubahan jalur alternatif pelayaran internasional ini.
Kebijakan pergeseran jalur pelayaran internasional ini seolah sangatlah teknis, namun kebijakan ini sangatlah strategis dan mengandung unsur geopolitik, karena ini adalah bagian dari pelaksanaan skema poros maritim Indonesia yang selama ini masih belum terlihat jelas konsepsinya.
Respon Internasional
Bukanlah perkara mudah untuk mengambil keputusan suatu negara yang berkaitan erat dengan kepentingan negara-negara lain, apalagi kebijakan tersebut berpotensi merugikan suatu negara tertentu niscaya akan ada resistensi dunia internasional dari kebijakan tersebut.
Misalnya Singapura adalah negara yang selama ini meraih banyak keuntungan dari jalur pelayaran di Selat Malaka. Dengan memanfaatkan posisi strategisnya di Selat Malaka, Singapura mampu menopang ekonomi negaranya dengan jasa maritim pelabuhan transit (transfer logistik) senilai puluhan triliun rupiah setiap tahunnya. Maka paling memungkinkan negara dengan julukan negeri singa itu akan resisten dengan kebijakan ini, karena ini menyangkut masa depan ekonomi negeri nya.
Terobosan untuk menyiasati lamanya waktu pelayaran internasional juga datang dari negara tetangga Thailand dengan isu tentang pembangunan Terusan Kra, yang ketika dilaksanakan maka jalur perdagangan dunia dari Samudra Hindia menuju Laut Tiongkok Selatan dan Samudera Pasifik tanpa melewati Selat Malaka.
Terusan Kra digagas dengan alasan akan mempersingkat waktu pelayaran hingga lima hari karena mengurangi jarak berlayar sekitar 1.200 km. Saat ini pembangunan Terusan Kra kembali digagas oleh pemerintah Thailand dan akan mendapat bantuan dari Rusia atau Tiongkok untuk mendanai terusan tersebut. Nah jika terusan ini di bangun maka akan berimplikasi juga bagi Indonesia, karena jalur perdagangan dari Eropa dan Samudera Hindia ke LTS dan Samudera Pasifik tidak lagi melewati Selat Malaka atau jalur baru yang digagas oleh Presiden Joko Widodo yakni ALKI 2.
Poros baru
Menurut penulis visi Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah sebuah skema baru Indonesia dalam konteks geopolitik perspektif maritim. Skema ini harus mengedepankan kepentingan nasional Indonesia di panggung internasional. Poros ini menentukan bagaimana respon Indonesia tentang Laut Tiongkok Selatan, Samudera Pasifik, serta Samudera Hindi, di mana secara geografis ketiga lautan tersebut berbatasan dengan negara Indonesia.
Perkembangan poros maritim dunia kontemporer ini telah dihimpun oleh tiga negara yaitu; Tiongkok dengan Jalur Sutra Maritim (JSM) yang mencoba membangkitkan kembali sejarah perdagangannya dengan menggalang kembali kerjasama dengan negara-negara yang dilintasi oleh JSM, termasuk Indonesia di dalamnya. Poros kedua adalah Amerika Serikat (AS) dengan poros Trans Pasifik Partner Ship (TPP) yang berhubungan dengan kepentingan ekonomi AS di Pasifik dengan membangun poros aliansi berbasis samudra. TPP merupakan aliansi perdagangan yang dipimpin oleh AS dengan instrument utamanya adalah konektivitas perdagangan lintas negara dalam bentuk pasar bebas.
Kedua poros ini jelas mempunyai misi untuk meluaskan pengaruh ekonomi politik negara penggalang untuk mengikuti skema yang mereka buat, yakni AS dan Tiongkok. Karena jika suatu negara mengintegrasikan dirinya kedalam poros ini maka kebijakan negara tersebut harus seirama dengan kebijakan JSM maupun TPP.
Poros ketiga adalah Indonesia dengan Poros Maritim Dunia. Poros ini masih sekadar wacana, namun ini bisa terlaksana ketika pemerintah Indonesia telah mengonsepsikan dan mengaktualisasikan skema ini dan mempunyai kekuatan untuk menggalang negara-negara di dunia masuk kedalam poros tersebut. Tentu kita tidak naïf bahwa visi ini akan terlaksana secepat mungkin, namun harus segera di mulai dan skemanya bagaimana visi besar ini bisa terlaksana.
Basis terlaksananya poros baru ini sangat mungkin, dengan melihat letak geografis Indonesia yang strategis sebagai penghubung antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dan penghubung Benua Asia dan Australia maka Indonesia harus mampu memaksimalkan serta memanfaatkan posisi strategis ini. Indonesia sebagai salah satu negara kaya di dunia dengan sumber daya alamnya yang melimpah, anugerah ini bisa menjadi syarat bangsa Indonesia melaksanakan visi sebagai poros maritim dunia.
Politik maritim bebas aktif
Antara poros JSM dan poros TPP memang telah mengajak Indonesia untuk menjadi bagian dalam pelaksanaan poros tersebut, di Samudera Hindia digalang oleh Tiongkok untuk mensinergiskan poros maritim dunia dengan JSM, dan di Samudera Pasifik digalang oleh AS untuk bergabung di TPP dan Indonesia pada tahun 2015 telah menyatakan bergabung dalam TPP.
Dengan realitas perkembangan dua poros tersebut yang begitu massif nya menggalang negara-negara untuk ikut serta, apakah Indonesia akan ikut serta ke dalam dua poros tersebut, atau pemilih salah satu poros, atau bahkan memilih jalan progresif dengan melakukan kontra skema dari kedua poros tersebut dengan mengusung poros yang independen yakni Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Maka menjadi penting untuk Indonesia konsisten melaksanakan politik luar negeri berbasis maritim yang bebas aktif dalam implementasi poros maritimnya. Ini agar Indonesia bisa membuat skema baru yang lebih berdaulat tanpa digalang oleh kedua poros tersebut.
*Penulis adalah Direktur Maritime Reasearch Institue (MARIN Nusantara) dan Alumni Jurusan Teknik Perkapalan Universitas Hasanuddin.
