Cegah Defisit Anggaran, Aktivis Pemuda Dorong Pemerintah Maksimalkan Sektor Pajak dan Migas

Ilustrasi Foto: Offshore masih jadi andalan pemerintah dalam meningkatkan produksi migas dalam negeri guna kestabilan perekonomian nasional terkait defisit anggaran. ( Foto: offshore-technology.com)

Maritmnews, Jakarta – Menghadapi kemungkinan defisit anggaran pada tahun 2016 diharapkan pemerintah mampu mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor pajak dan migas untuk menjaga kestabilan ekonomi. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Gerakan Mahasiswa Nusantara (Gemanusa), Andra Bani Sagalane, S.H beberapa waktu lalu.

Menurutnya, Pendapatan Negara pada tahun 2016 sekitar Rp1.822,5 triliun, sedangkan belanja negara diperkirakan mencapai Rp2.095,7 triliun. Artinya negara masih kekurangan (defisit) anggaran sebesar Rp273,2 triliun.

Sementara, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berpendapat bahwa defisit itu bisa ditutup melalui pemotongan subsidi BBM. “Mumpung harga minyak dunia sedang turun, namun menurut saya itu tidak bijak. Itu artinya pemerintah tidak berpihak kepada rakyat, karena dampak dari pemotongan subsidi BBM, otomatis harga BBM yang rakyat beli jadi mahal,” kata Andra.

Selanjutnya, mengkritisi pendapat Menteri Keuangan yang menyatakan Rp273,2 triliun bisa terpenuhi jika penerimaan negara dari minyak bumi dan komoditas tidak anjlok. Andra menghimbau agar DPR RI dalam hal ini Komisi VII harus terlibat aktif untuk mengawasi kebijakan tersebut.

“Oleh karena itu menurut saya Komisi VII DPR RI harus mendorong dan mengawasi jalannya pengolahan serta perdagangan migas yang dilakukan oleh pemerintah beserta mitranya agar maksimalnya target pendapatan negara dari sektor itu dapat dicapai,” paparnya.

Lebih lanjut, pria yang juga aktif di Angkatan Muda Ka’bah dan Parmusi itu menyarankan untuk terealisasinya target pendapatan negara kita dari pajak, alangkah baiknya bila semua fraksi di DPR segera menyepakati RUU Pengampunan Pajak.

“Undang-undang ini kelak dapat memberikan legitimasi bagi pejabat pajak untuk masuk lebih dalam saat mengambil pajak-pajak dari pengusaha WNI yang punya perusahaan potensial di luar negeri,” tandasnya.

Hal itu tentunya untuk menggerakkan perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Sambungnya, banyak pengusaha Indonesia yang memiliki perusahaan di luar negeri namun tidak berkontribusi bagi kemajuan ekonomi nasional.

“Banyak sekali perusahaan di luar sana milik WNI yang tidak ketahuan. Jika dari sektor pajak bisa dimaksimalkan, saya berpendapat bahwa subsidi BBM tidak perlu dipotong dan negara kita tidak akan mengalami defisit,” tambahnya.

Dalam meningkatkan pendapatan di sektor migas tentunya pemerintah lebih memberdayakan offshore dan menyelesaikan perizinan serta pengawasan yang ketat terkait investasi asing di Indonesia yang masih menimbulkan sengketa. (TAN)