Pesan dari Ternate, Bangun Maritime State Framework untuk Perwujudan Poros Maritim

Maritimnews, Ternate – Dalam Seminar Nasional yang digelar oleh Universitas Khairun bekerja sama dengan Institut Maritim Indonesia (IMI), di Gedung Nuku, Unkhair, Ternate, Maluku Utara, Sabtu (2/6/16) lalu, Letkol Laut (P) Salim menegaskan perlunya Maritime State Framework atau Kerangka Kerja Nagara Maritim yang harus dicapai oleh seluruh rakyat Indonesia saat ini.

Pamen TNI AL yang saat ini berdinas di Staf Asops Panglima TNI itu sebelumnya mengurai terlebih dahulu bagaimana perjalanan sejarah maritim nusantara yang merupakan landasan atau fondasi bagi Maritime State Framework Indonesia.

Berhubung dengan diadakan di Ternate, Maluku Utara maka lulusan AAL tahun 1995 itu memulai pemaparan sejarah maritimnya dari kejayaan Maluku sebagai pusat rempah Nusantara.

“Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, giliran Maluku sebagai pusat rempah yang menjadi incarannya. Tentunya Portugis akan berebut dengan bangsa lain seperti Spanyol dan Belanda,” kata Salim.

Jauh sebelum bangsa Eropa yang dipelopori oleh Portugis dan Spanyol, nama Maluku sudah santer terdengar di telinga orang-orang Eropa karena keunggulan rempah-rempahnya yang laku keras di pasara Eropa.

Maka dari itu timbulah niatan untuk berlomba-lomba menguasai daerah tersebut. Setelah Malaka sebagai pusat perdagangan di wilayah Nusantara barat jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, giliran Maluku sebagai pusat perdagangan Nusantara timur harus dikuasai oleh Portugis.

“Dengan bantuan seorang nahkoda Melayu bernama Ismail, kapal Portugis yang dipimpin Antonio de Abreu dan Fransisco Serrao berhasil menemukan Kepulauan Banda pada bulan November 1511 yang merupakan pusat rempah di Maluku,” ulasnya.

Sambungnya, “dari sejarah tersebut kita memiliki peradaban maritim yang tinggi saat bernama Nusantara. Oleh karena itu pengulangan sejarah tidak lagi Nusantara karena telah berubah menjadi Indonesia, yang tidak berubah adalah kodrat bangsa kita sebagai bangsa maritim. Di mana pemerintahannya harus mampu memanfaatkan kekayaan sumber daya lautnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang adil dan merata”.

Sehingga, sudah selayaknya visi pemerintah yang akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan nasional yang berangkat dari kebenaran sejarahnya, sebagai panduan untuk instansi Kementerian maupun Lembaga untuk melaksanakannya, sehingga akan diperoleh kesamaan tindak dalam mewujudkannya.

Mengingat dirinya sebagai Pamen TNI AL yang sudah malang melintang dalam kursus Angkatan Laut di 40 negara, maka bagian pertahanan dan keamanan maritim menjadi titik fokus pembahasannya.

Penulis buku “Kodrat Maritim Nusantara” itu mengkritisi Indonesia yang telah 70 tahun merdeka namun belum mempunyai Strategi Maritim Nasional yang menurutnya sangat penting dalam mewujudkan poros maritim dunia.

“Khusus dalam konteks pertahanan, dalam mewujudkannya tidak hanya Indonesia sebagai negara maritim akan tetapi pemerintah harus mampu mewujudkan dalam pembangunan kekuatan maritim Indonesia (Indonesia Maritime Power-red), mengingat lingstra negara maritim kita yang berkembang baik secara Global maupun regional,” bebernya.

Lebih lanjut, Pamen TNI AL yang tengah menggarap buku keempatnya itu mengulas sedikit mengenai isi dari Maritime State Framework. Dalam analisisnya, penyususnan Maritime State Framework ialah ketika pemerintah mengeluarkan policy tentang visi maritm maka Kementerian Pertahanan harus mampu mewujudkan dalam bentuk Strategi Pertahanan Maritim yang akan dikolaborasikan dengan Strategi Maritim dari Kementerian Koordinator Maritim dan Sumberdaya yang terlibat sehingga akan tersusun Strategi Maritim Indonesia (SMI).

“SMI ini merupakan gabungan strategi maritim dari Sipil dan Militer,” tambahnya.

Di akhir penjabarannya, Salim menyimpulkan bahwa sebelum disusun Maritime State Framework maka hal yang perlu dilakukan ialah meluruskan terlebih dahulu kebenaran sejarah bangsa ini yang termanivestasi dalam Pancasila dan UUD 1945.

“Untuk mencapai Poros Maritim Dunia kita harus kembali ke Pancasila dan UUD 1945 asli, hal itu dilakukan sebelum menyusun Maritime State Framework,” tegasnya.

“Budaya dan Karakter Bahari terlebih dahulu harus ditanamkan dalam jiwa rakyat Indonesia sebagai bagian dari National Character serta tata pemerintahan dengan wajah politik yang mencerminkan karakter maritim yang menjunjung tinggi nilai Agama, Pancasila dan luhur keadatan,” tutupnya. (DIT)