Urgensi Dekin untuk Poros Maritim Dunia

Maritimnews, Jakarta – Adanya desas desus mengenai pembubaran Dewan kelautan Indonesia (Dekin) menjadi sorotan dari para penggiat maritim Indonesia. Pasalnya, dalam mewujudkan visi poros maritim dunia, Dekin menjadi lembaga yang seharusnya berperan penting dalam upaya pencapaiannya.

Isu pembubaran Dekin itu muncul dari internal Kementerian Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) karena dianggap sebagai lembaga yang mandul dan tumpang tindih mengingat kehadiran Kemenko Maritim dan Sumber Daya. Tentunya para penggiat maritim melihat justru dengan adanya Dekin dan Kemenko Maritim dan SD seharusnya semakin menambah daya dobrak untuk pembangunan kemaritiman Indonesia.

Sekjen Assosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) Ahlan Zulfakhri dalam pemaparannya mengungkapkan agar peran dan fungsi lembaga yang didirikan di era Presiden Gus Dur itu diperkuat bukan malah sebaliknya hendak dibubarkan.

“Dekin sebagai lembaga yang dihuni oleh para senior dan pakar kemaritiman perlu diperkuat. Khususnya menyangkut kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam mewujudkan visi poros maritim dunia,” ujar Ahlan.

Menurutnya, Dekin yang dihuni oleh para Menteri KKP periode sebelumnya mulai dari periode Gus Dur sampai SBY nampaknya perlu menjadi lembaga think thank yang progresif. Pengalaman dalam mengambil kebijakan dan menangani masalah kelautan Indonesia perlu dijadikan rujukan oleh pemerintah agar kebijakan mengenai kemaritiman dapat berjalan dengan kondusif dan berkesinambungan.

Masih kata Ahlan, Dekin juga berfungsi mengingatkan negara mengenai visi kemaritimannya jika sudah mulai melenceng dalam mengambil kebijakan. “Para negarawan maritim yang menduduki posisi di Dekin bukan orang-orang biasa, mereka bisa melakukan teguran bahkan kritik terhadap pemerintah, khususnya yang menyangkut kebijakan maritim,” tambahnya.

Lulusan Perkapalan Undip itu berharap, ke depan Dekin dapat diperkuat dan dipertegas fungsinya sebagai sebuah lembaga yang memiliki kapasitas dan jam terbang mengenai pengambilan kebijakan maritim. Agar pembangunan maritim dapat berjalan lebih progresif.

Apalagi sambung Ahlan, di tahun 2016 ini akan ada pembangunan 3540 kapal yang melibatkan banyak stakeholder di dalamnya. Tentunya hal ini dilakukan pasca Menteri Susi melakukan penenggelaman kapal-kapal asing, ditambah dengan pelarangan cantrang. Oleh karena itu, Dekin juga termasuk sebagai lembaga vital yang mengawasi jalannya proyek tersebut.

“Keberlangsungan visi maritim Jokowi sampai saat ini masih memerlukan dukungan banyak pihak. Terutama dukungan dari lembaga-lembaga yang langsung berinteraksi dengan kemaritiman,” pungkasnya.

Dewan Kelautan Indonesia merupakan forum konsultasi bagi penetapan kebijakan umum di bidang kelautan. Lembaga ini didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007.

Sebelumnya, dalam rangka keterpaduan perumusan kebijakan kelautan telah dibentuk Dewan Maritim Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 161 tahun 1999 pada era Presiden Gus Dur. Namun nomenklatur Dewan Maritim Indonesia memiliki pengertian yang terbatas sehingga tidak sesuai dengan cakupan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh dewan tersebut. Yang kemudian melalui Kepres No 21 tahun 2007, Dewan Maritim Indonesia diganti dengan Dewan Kelautan Indonesia (Dekin).

Dewan ini diketuai langsung oleh Presiden Republik Indonesia, sedangkan Ketua Harian dijabat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Anggotanya terdiri dari 14 Kementerian dan Lembaga yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Perhubungan, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Negara Riset dan Teknologi, KAPOLRI, KSAL, dan 27 perwakilan dari pakar, perguruan tinggi, asosiasi dunia usaha, serta LSM.

Sementara untuk sekretaris dewan ini ialah Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.

Sampai dengan saat ini, sejak pemerintahan Joko Widodo memerintah belum pernah Dekin mengeluarkan keputusan yang strategis. Kebanyakan mereka berkumpul dalam urusan koordinasi dengan para Kemenko-nya atau ke presiden langsung, sehingga peran Dekin semakin tak terlihat dalam konteks ini. (AN)