CSIS Dorong Rumusan Poros Maritim Global kepada Pemerintah

MNOL, Jakarta – Center for Strategics and International Studies (CSIS) mendorong rumusan konsep untuk berjalannya visi presiden, poros maritim dunia. Hal itu dilakukan mengingat banyaknya permasalahan-permasalahan yang tak kunjung selesai menyangkut pembangunan maritim nasional saat ini. Dalam sebuah konferensi pers, di kantornya, Tanah Abang, Jakarta, (29/3/16), melalui Direktur Eksekutifnya, Philips J Vermonte, CSIS mengemukakan gagasannya untuk percepatan pencapaian poros maritim global.

“Pemerintah perlu adanya rumusan kebijakan maritim nasional sebagai referensi tunggal bagi semua pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan turunan di sektor masing-masing,” ujar Philips.

Lebih lanjut, menurut pria kelahiran Filipina itu, pemerintah juga harus mendorong dan memperkuat koordinasi antar lembaga di bawah kepemimpinan presiden. Dengan banyaknya fenomena perbedaan pendapat hingga turun ke publik seperti yang terjadi pada kasus Blok Masela di antara lingkup kementerian membuat kewibawaan presiden sebagai pencetus poros maritim global kian menurun.

“Harus ada penyesuaian peraturan perundangan dan institusional agar lembaga-lembaga bisa mencapai kinerja optimal dalam membangun poros maritim global,” tambahnya.

Program turunan pemerintah dalam mencapai poros maritim global adalah dengan membangun lima pilar pembangunan maritim, yakini budaya dan SDM maritim, infrastruktur dan konektivitas, peningkatan SDA kelautan, diplomasi maritim dan pertahanan maritim. Kelima pilar itu, menurut Philips terutama yang terkait dengan konektivitas harus terintegrasi dengan pengorganisasian ulang manajemen dan otoritas pelabuhan.

“Program perbaikan logistic yang komprehensif juga harus dilakukan oleh pemerintah agar konektivitas itu benar-benar tercapai,” ulasnya.

Masih kata Philips, dalam perbaikan itu deregulasi sektor logistic dan pelayanan kelautan harus membuka peluang bagi para penyedia pelayanan yang berkualitas di sektor-sektor terkait. Mengingat saat ini banyak dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Untuk menunjang itu maka diperlukan juga sumber daya keuangan dan teknis yang dimiliki pemerintah pada wilayah-wilayah strategis,” tandas Philips.

Sebelum mengakhiri pemaparannya, Direktur Eksekutif CSIS itu menyampaikan agar identitas Indonesia sebagai negara maritim yang termasuk penanda tangan UNCLOS 1982 harus ditegakkan kedaulatan dan hak ekonomi di wilayah lautnya yang diakui oleh hukum internasional. Tentunya termasuk supremasi dan penegakan hukum serta perlindungan wilayah laut yang kuat.

Hal itu pun dikaitkan dengan insiden intervensi Coast Guard China sepekan lalu yang masih segar dalam ingatan kita. Ke depan, agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi di laut yurisdiksi nasional.

“Pastikan bahwa pengembangan visi dan pembangunan sektor maritim tidak terpisahkan dengan pembangunan sektor darat,” pungkasnya.

Selain Direktur Eksekutif CSIS, Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi juga bertindak sebagai pembahas dalam acara tersebut. Dirinya banyak mengulas tentang masalah pelabuhan dan pelayaran, salah satunya terkait dwelling time dan bagaimana perjalanan tol laut yang di-pilari oleh 5 pelabuhan utama, yakni Kuala Tanjung, Jakarta, Surabaya, Makassar dan Sorong. (TAN)

(TAN)