Ini Pandangan Analis Pertahanan Terkait Polemik Blok Masela

Maritimnews, Jakarta – Permasalahan Blok Masela yang kini ramai dibicarakan oleh publik menjadi perhatian tersendiri dalam sudut pandang geopolitik dan pertahanan-keamanan nasional (hankamnas) pada konteks World Ocean Century. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Analis Pertahanan Dr Connie Rahakundini Bakrie beberapa waktu lalu di Jakarta.

Menurutnya, permasalahan Blok Masela lebih dilihat dalam aspek strategis. Dan bukan hanya dilihat dalam sudut pandang ekonomi saja apalagi pertarungan kepentingan antar pejabat negara.

“Terlepas dari perdebatan yang sangat menitik beratkan pada aspek ekonomi proyek semata dan melupakan bahwa Masela Blok itu terletak di mana,” kata Connie.

Wanita yang menjabat sebagai President Indonesia Institute for Maritime Studies (IIMS) itu menekankan letak Blok Masela berdasarkan peta yang dikeluarkan Dishidros TNI AL yaitu tepat di garis landas kontinen kita dan sangat dekat dengan garis ZEE Indonesia-Australia.

“Masela bukan semata blok gas tetapi harus dilihat dari konteks abad 21 yaitu ’World Ocean Century’, di mana semua kawasan dan negara maju berlomba menunjukan kemampuannya mempersiapkan diri agar mampu berpartisipasi setara dengan negara lain,” ujarnya.

Hal itu, terutama dalam kompetisi akses ke pengamanan sumber daya (mineral dan non mineral), mampu berperan sebagai stabilisator kawasan dan berpartisipasi dalam keamanan rute perdagangan.

Meninjau dari aturan UNCLOS 1982, dalam kompetisi itu kita memiliki hak eksklusif untuk mengijinkan dan mengatur pemboran di landas kontinen untuk segala keperluan.

“Nah kenapa UNCLOS yang repot-repot kita ciptakan sendiri ini tidak kita manfaatkan dengan segera dalam bentuk konkret di sana?” tandasnya.

Sambungnya, justru Australia Poseidon Blok yang berhubungan dengan Timor Leste sangat berdekatan dengan Masela sebagai pulau utamanya yang terletak tepat di sebelahnya mampu memanfaatkan situasi itu. Pulau Barossa milik Australia yang akan segera dibangun (FLNG Caldita Barossa) dan diproyeksikan beroperasi pada 2017-2018.

“Jadi sebenarnya kita sedang kejar-kejaran waktu menempatkan gigantic obyek vital nasional di depan hidung Australia dan pastinya akan menimbulkan efek detterance,” ulasnya.

Gugus Kepulauan Strategis

Wanita yang juga menjabat sebagai Ikatan Wanita Pejuang Siliwangi itu lebih jauh mengingatkan gugus Kepulauan Tanimbar masuk dalam konsep kepulauan strategis nasional karena kepulauan ini adalah beranda Indonesia terdepan.

Sejak abad ke-15 hingga abad ke-19, kawasan ini menjadi wilayah perebutan antara negara-negara kolonial, seperti Spanyol, Portugis, dan Belanda. Tetapi sayangnya pulau ini terkenal sebagai the forgotten island. Disebut demikian bukan saja karena wilayah kepulauan ini sama sekali terlupakan sejak masa Presiden Soekarno, tetapi juga karena tidak pernah dimasukkan dalam peta perencanaan pembangunan MP3EI pada era SBY dan juga masih terlupakan dalam konteks Tol Laut Presiden Jokowi.

“Coba deh lihat peta MP3EI dan Tol Laut Indonesia, sama sekali tidak menjangkau pulau ini,” selorohnya.

Menurut analisisnya, gugus kepulauan ini harus mampu mandiri membangun “MP3EI serta Tol Laut Mini’’ nya sendiri. Dan ini hanya dapat terwujud jika pembangunan Blok Masela dilakukan secara offshore (FLNG) mengingat strategi maritim terkait bukan saja pada penggunaan dan pemanfaatan laut tetapi juga pada penguasaan akan laut, termasuk mencegah musuh atau lawan untuk lalu lalang menggunakannya.

“Makanya saya heran, kok dengan visi presiden poros maritim dunia yang jelas-jelas disiapkan presiden untuk menghadapi tantangan abad 21 ini, malah ada pernyataan bahwa pilihan offshore dinilai sangat rentan terhadap pengawasan dan keamanan wilayah negara,” tegasnya.

Hal itu dikarenakan ada pernyataan salah satu menteri di Kabinet Jokowi-JK yang menyatakan pertimbangan pengawasan dan pengamanan offshore lebih berisiko untuk pengawasan dan keamanan.

Dirinya makin heran mengingat orientasi kita sudah era poros maritim dunia kenapa masih berfikir konsep pertahanan darat. Padahal jelas dengan adanya Masela maka poros maritim dunia presiden akan mendorong terdukungnya kesiapan TNI AL yang memiliki aspek materi ideal berupa SSAT (Sistem Senjata Armada Terpadu).

Yaitu keterpaduan KRI, pesawat udara (Pesud), Marinir dan Pangkalan serta kapabilitas perang udara (TNI AU) sebagai payung utama kekuatan TNI AL dalam melaksanakan pertahanan anti serangan udara, rudal anti serangan udara serta sarana deteksi udara untuk memperoleh kemampuan dalam mengamankan wilayah kedaulatan.

Selanjutnya, hal itu guna terpenuhinya sarana prasarana pendukung pelaksanaan operasi dan logistik, terbentuknya daerah operasi yang mampu mengefektifkan pola operasi pengamanan negara kepulauan hingga pengamanan perairan kawasan.

“Dengan begitu artinya di Indonesia Timur akan semakin terwujud Pangkalan TNI AL yang bersinergi dengan Pangkalan TNI AU yang besar kuat dan mumpuni,” pungkasnya. (TAN)