Menteri Susi: Kondisi Kelautan dan Perikanan Kita Saat ini Mendukung Poros Maritim

Maritimnews, Jakarta – Konsep Poros Maritim Dunia yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sejak kampanye pemilihan presiden yang lalu, tidak terlepas dari kondisi kelautan dan perikanan yang kita miliki saat ini. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, kondisi kelautan dan perikanan saat ini di Indonesia sangat mendukung penerapan konsep poros maritim dunia yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

“Sekarang ikan melimpah dan pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan tinggi,” kata Menteri Susi di Kantor KKP, Jakarta, Kamis, 17/03/2016.

Menteri Susi juga menegaskan, Kementrian Kelautan dan Perikanan optimis mampu mewujudkan hal tersebut. Hal ini bisa terwujud dengan dukungan dari sumber daya manusia berkualitas tinggi yang mampu mendorong KKP sebagai salah satu pemeran utama dalam konsep ini.

Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai ada dua aspek penting yang harus dibangun oleh pemerintah agar dapat mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Sebagaimana disampaikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Endah Murniningtyas, kedua aspek tersebut adalah aspek ekonomi kelautan dan kemaritiman, lalu selanjutnya aspek tata kelola.

Aspek pertama yaitu aspek ekonomi kelautan dan kemaritiman,adalah aspek yang akan menjadi aset andalan pengembangan dan pembangunan Poros Maritim. Sedangkan, aspek yang kedua yaitu aspek tata kelola, akan menentukan bagaimana komponen pertama tersebut dapat dikelola dan dikembangkan arahnya untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia. “Dua hal di atas yang kemudian secara integratif penting untuk dikelola sebagai domain Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Dunia,” ujar Endah.

Kontribusi sektor kelautan dan kemaritiman pada saat baru sekitar 11,8 persen dari total PDB, dan ditargetkan akan meningkat menjadi 20 persen pada 2020. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan langkah memulai nyata dan harus diawali dengan penegasan kedaulatan, pengembangan konektivitas laut, pengembangan regional, penguatan aspek-aspek yang menjadi inti ekonomi, penguasaan teknologi serta penataan kelembagaan yang untuk tepat menyongsong visi Poros Maritim Dunia.

Sebelumnya di tempat terpisah, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengatakan, kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan nelayan merupakan salah satu poros maritim dunia yang tidak boleh diabaikan oleh berbagai pihak di Tanah Air. “Saya percaya, mensejahterakan nelayan adalah salah satu pilar penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” kata Ketua Umum KNTI M Riza Damanik, Senin (29/2/2016).

Menurut Ketua Umum KNTI, untuk mencapai hal tersebut diperlukan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan program perlindungan dan pemberdayaan. Untuk itu, lanjut Rizal, pemerintah juga wajib melibatkan masyarakat dalam pengawasan kinerja perencanaan dan pelaksanaan perlindungan pemberdayaan nelayan. “Sebab di masa lalu, pemerintah sebenarnya sudah memberikan bantuan kapal, jaring, benur. Dalam perjalanannya terbukti gagal karena minimnya partisipasi masyarakat sejak awal,” lanjutnya.

Terakhir ia menyatakan, pemerintah sudah bermaksud membantu nelayan dengan standard yang sama agar tidak gagal, perlu dipastikan keterlibatan atau partisipasi nelayan dan pembudidaya ikan di dalamnya.