Hadapi Globalisasi, Pemerintah Dorong Penyelesaian Masalah Pajak, Investasi dan Bisnis

MNOL, Jakarta – Dalam rangka menghadapi globalisasi dengan cepatnya akses informasi dan teknologi yang dibarengi dengan permasalahan pajak, investasi dan bisnis di Indonesia, pemerintah menyeelnggarakan acara bertajuk ‘International Conference on Tax, Invesment and Business 2016’ di Aula Dhanapala, Kemenkeu Jakarta, 23-25 Mei 2016.  Acara yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan RI bekerja sama dengan Universitas Mercu Buana itu dibuka oleh Wapres RI Jusuf Kalla.

“Acara ini sangat baik dalam memberikan informasi soal masalah perpajakan kita bahkan dengan negara-negara lain. Sehingga momen ini turut berperan dalam mewujudkan keseimbangan, karena kunci dari investasi yaitu adanya balancing,” ujar Wapres saat memberikan sambutan.

Selanjutnya, Wapres mengungkapkan perlu cara yang efektif untuk mensiasati agar terjadi keseimbangan ekonomi, terutama menyangkut masalah pajak dan investasi. Apalagi pendapatan negara dari pajak masih terbilang besar bagi Indonesia.

Tentunya ciri perdagangan di era globalisasi ini ialah tidak mengenal jarak dan batas negara. Di mana sektor kemaritiman menjadi pilar utama dalam berjalannya aktivitas tersebut. Terlebih saat ini pemerintah sedang mengembangkan program tol laut, yang sudah pasti memerlukan iklim investasi yang seimbang dengan pendapatan pajak.

Sebelumnya, Menkeu Bambang PS Brodjonegoro menegaskan bahwa permasalahan pajak kini bukan dihadapi oleh Indonesia saja melainkan internasional juga mengalami permasalahan ini. Terlebih soal majunya teknologi dan era informasi seperti saat ini, turut menjadi penyebab kompleksnya permasalahan tersebut.

“Masalah pajak ini terkait soal paradigma kita terhadap suatu jual beli dalam ekonomi. Dahulu kita mengenal perdagangan secara nyata, namun sekarang sudah eranya digital economy yang disertai dengan keterbukaan transaksi keuangan,” tutur Menkeu.

Lebih lajut, Bambang mengulas bahwa transaksi dunia maya itu menyebabkan kompilasi terutama masalah pajak. Belum lagi dengan adanya berbagai isu seperti green economy yang berkaitan dengan climate change.

“Karena semakin terbuka, profit shifting ini menjadi masalah global yang mengakibatkan penerimaan pajak semakin menurun,” tandasnya.

Masih kata Bambang, sistem keuangan dunia dengan fenomena seperti itu kian membuat banyak negara terjerat dengan utang. Apalagi seperti Indonesia yang masih mengandalkan pendapatannya dari sektor pajak dan ekspor sumber daya alamnya.

“Ada kasus dalam ekspor batubara, kita yang memproduksi tetapi pajaknya masuk ke Singapura. Ini akibat adanya prinsip-prinsip Multi National Coorporate yang semakin memperkecil jarak dan biaya pajak antar negara,” pungkasnya.

Diharapkan dari acara itu, permasalahan-permasalahan soal Tax Ratio dapat terpecahkan. Kemudian prinsip Automatic Exchance yang digagas oleh AS bisa menemukan titik terang dalam menganalisa problem solving masalah perpajakan internasional yang melibatkan banyak negara.

Acara tersebut dihadiri oleh para pelaku usaha dari berbagai sektor seperti perikanan, kelautan, dan UMKM. Di sela-sela acara tersebut Ketua Assosiasi IUMKM Indonesia Akumandiri Hermawati Setyorinny memandang acara ini akan berdampak pada meningkatnya iklim wirausaha dalam negeri. Karena jika permasalahan pajak dapat diselesaikan sudah pasti iklim investasi akan berjalan secara seimbang.

Maka dari itu, Rinny biasa akrab disapa menilai sudah sepatutnya para pelaku usaha baik koperasi maupun UKM mengikuti kegiatan ini guna mendapatkan informasi terbaru soal regulasi perpajakan terkait dengan investasi dan iklim usaha. (Tan)