Pelindo III Lakukan Hedging Untuk Mengantisipasi Gejolak Kurs Mata Uang Asing

MNOL – Jakarta, Pemerintah, dalam hal ini Kementrian BUMN terus menggenjok sinergi antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengantisipasi tantangan bisnis global. Delapan korporasi BUMN dari berbagai bidang menyepakati fasilitas lindung nilai atau FX Line dengan tiga bank BUMN di Jakarta, Rabu (25/5). Penandatanganan kerja sama yang dihadiri oleh Menteri BUMN Rini Soemarno tersebut merupakan tindak lanjut dari Program Hedging BUMN yang sudah berjalan sejak tahun 2014 lalu.

Korporasi BUMN yang mengambil kontrak lindung nilai tersebut, yaitu PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III, Pelindo II, Pupuk Indonesia, Perusahaan Gas Negara, Badan Urusan Logistik, Perum Peruri, Aneka Tambang, dan Semen Baturaja. Sementara tiga bank BUMN yang terlibat dalam FX Line bernilai total hingga 1,75 miliar dolar AS tersebut ialah Bank BRI sebesar 750 juta dolar AS, Bank Mandiri sebesar 581 juta dolar AS, dan 419 juta dolar AS. Sebelumnya PLN dan Pertamina sudah mengambil langkah yang sama terkait kontrak lindung nilai.

Dengan hedging, daya tahan (resiliency) perusahaan BUMN akan lebih kuat di tengah fluktuasi pasar uang yang bisa terjadi sewaktu-waktu. FX line akan memberikan BUMN kepastian cash flow sehingga memudahkan pengelolaan likuiditas yang semakin memudahkan pengelolaan keuangan perusahaan secara umum. Adanya kerja sama tersebut menunjukkan peningkatan kesadaran dunia usaha atas pengelolaan risiko nilau tukar mata uang (hedging). Selain itu juga penting pencapaian stabilitas makro dan sistem keuangan nasional.

Hal terseut seperti yang dipaparkan oleh Direktur Keuangan Pelindo III Saefudin Noer yang hadir pada penandatangan tersebut. “Perjanjian hari ini merupakan bagian dari upaya pengelolaan risiko keuangan Pelindo III, karena ada kebutuhan dan kewajiban dalam mata uang internasional,” ujarnya.

Lebih lanjut Saefudin Noer, mengatakan, terkait arahan Menteri BUMN untuk memperluas sumber-sumber pembiayaan, Pelindo III sudah memiliki global bond, ECA, dan sedang menjajaki sindikasi pembiayaan dengan bank BUMN. Selain itu juga obligasi untuk memenuhi kebutuhan capex maupun opex hingga tahun 2019. “Kami akan menjaga keseimbangan antara pembiayaan dari perbankan maupun debt capital market instrument, seperti sukuk maupun obligasi konvensional,” tegasnya.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), selama lima tahun terakhir jumlah transaksi lindung nilai terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari pada peningkatan porsi transaksi derivatif di pasar valas domestik dibandingkan total transaksi valas yang mencapai 40% pada tahun 2016, dibandingkan 35 % di tahun 2015. “Sektor perbankan terus didorong untuk meningkatkan ‘skill-set’ dalam mengembangkan produk derivatif untuk tujuan lindung nilai. Peningkatan lindung nilai ini pada akhirnya dapat mendukung stabilitas makroekonomi dan pencapaian ekonomi yang berkelanjutan,” jelas Nanang Hendarsyah, Direktur Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI. (APS)