Hidupkan Komoditas Cengkeh Lewat Eksistensi Jalur Rempah

MNOL, Jakarta – Para petani cengkeh di Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, harus menahan hasil panennya karena harga yang dipatok penampung mencekik.

Menurut Mama Chan, pemilik UD Tetap Maju Poyowa Kecil beberapa waktu lalu mengungkapkan harga cengkeh masih dipatok di kisaran Rp100.000 per kg. “Kecuali ada yang kering bagus, harganya bisa naik dikit sampai dua ribuan per kilo,” ujarnya.

Harga ini masih tidak jauh berbeda dari dua minggu terakhir kemarin. Kalau pun naik hanya berkisar di angka antara Rp22.000 – Rp27.000. Sebagaimana harga bulan Mei atau Juni lalu yang sempat bertengger di harga Rp12.0000-127.000 per kg.

Mama Chan pun menyebutkan, fluktuatif harga tersebut sebagaimana prinsip ekonomi kapitalis yang menyebutkan, makin banyak pasok maka makin murahlah harga salah satu komoditi rempah tersebut.

“Kemungkinan bisa saja naik lagi, tapi jarang sih. Umumnya semakin banyak yang panen semakin turun,” katanya memberi gambaran.

Berdasarkan data Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pangan dan Kehutanan (DP4K) Kotamobagu pada Maret 2016 hasil produksi cengkeh sekitar 1,68 ton.

Terkait dengan harga murah tersebut, Kepala Dinas DP4K, Hardi Mokodompit hanya bisa mengatakan, petani cengkeh harus waspada para tengkulak.

“Pasalnya bisa saja harga mereka mainkan. Apalagi informasi ada di Kabupaten lain harga cengkih menurun,” jelasnya.

Hal ini pun sangatlah miris di hati, karena secara sejarah cengkeh yang merupakan komiditi rempah bernilai sangat tinggi pernah mendorong penjajah pada abad ke-15, seperti Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda, datang untuk menguasai Nusantara.

Sementara itu, pada Jumat (15/7) lalu, para tokoh masyarakat Maluku mengeluarkan Deklarasi Maluku.

Deklarasi yang dimotori oleh Direktur Archipelago Solidarity Foundation Engelina Pattiasina; Prof MKJ Norimarna; Prof Dr John Riry, MP dan Prof Dr MJ Saptenno meminta pengakuan nilai sejarah tentang eksistensi Jalur Rempah dan Maluku.

Pada kesempatan tersebut, Engelina menegaskan, jalur rempah dapat menjadi referensi dalam pengembangan poros maritim.

Sementara itu, dalam pemikiran dimensi nilai pembangunan ekonomi, Lulusan Bremen University – Germany yang menjadi inisiator Gerakan MALUKU KAYA itu menyebutkan, perlunya keluar dari kutukan sumber daya alam (resources curse), yakni pemikiran yang muncul sejak Revolusi Industri abad 18 di Eropa.

Pemikiran tersebut menegaskan, bahwa pertumbuhan ekonomi selalu diikuti oleh eksploitasi tanpa konservasi sumber daya alam (SDA). Untuk itu, Engelina berpendapat perlunya memulihkan nilai dan pranata sosial, budaya, ekonomi, dan kearifan lokal yang luntur dan terkikis selama ini.

Pemikiran Engelina tersebut, sejatinya sejalan dengan Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 sebelum Amandemen yang menegaskan, bahwa Perekonomian disusun Sebagai Usaha Bersama dengan Asas Kekeluargaan.

Namun, bangunan pemikiran tersebut tidaklah bisa diwujudkan bila masih mengunakan UUD 1945 Amandemen. “Sebab, UUD Amandemen menunjukan bangunan NKRI sebagai negara demokrasi sedangkan UUD 45 naskah asli bangunan NKRI adalah negara kebangsaan,” ujar Pengamat Kebangsaan dari Pejuang Tanpa Akhir (Peta) Agus Salim Harimurti Kodri.

Sehingga, dalam pemikiran Agus tidaklah aneh jika di wilayah yang kaya akan komoditi primadona dunia itu masih melarat. “Sebab nilai pembangunan dinamika politik akan mempengaruhi bagaimana nilai pembangunan ekonomi,” jelasnya.

Jadi bila nilai Demokrasi dengan penetapan jumlah suara terbanyak digunakan sebagai pembangunan dinamika politik maka Kapitalisasi akan menjadi landasan pembangunan ekonomi.

Hal inilah yang menjadi penyebab kondisi harga cengkeh yang rendah bagi petani Kota Kotamobagu dan kemelaratan rakyat Maluku.

“ Melalui pembangunan dinamika politik berbentuk musyawarah mufakat maka akan menghidupkan kearifan lokal bangsa Indonesia,” pungkasnya. (RM/MN)