Pilot Project PSSA akan Diterapkan di Gili Trawangan

 

Utusan Khusus Menteri Perhubungan untuk IMO Laksamana (Purn) Dr Marsetio di Lombok

MNOL, Lombok – Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan oleh Negara Pantai untuk melindungi kawasan laut dari dampak negatif yang diakibatkan aktivitas pelayaran internasional.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia akan menggelar nasional workshop guna membahas lokasi PSSA dengan mempertimbangkan frekuensi lalu lintas kapal dan lokasi pengembangan pelabuhan untuk tol laut.

Berdasarkan desktop study, lokasi yang potensial diusulkan sebagai daerah PSSA di Indonesia adalah Kepulauan Seribu, Pulau Karimun Jawa, dan Gili Trawangan di Selat Lombok.

Dari ketiga lokasi tersebut direncanakan mengajukan Gili Trawangan atau Kepulauan Gili sebagai pilot project dikarenakan sejalan dengan program Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat yang sangat concern dengan pelestarian wilayah lautnya.

Utusan Khusus Menteri Perhubungan untuk IMO  Laksamana (Purn) Dr Marsetio dalam sambutannya pada acara The Third Regional Meeting of IMO-Norad on PSSAs di Santosa Villa’s and Resort tanggal 27-28 Juli 2016 menyatakan, bahwa penetapan lokasi PPSA di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia akan diterapkan setelah dilakukan study dalam rangka melanjutkan Program International Maritime Organization (IMO)-Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad).

“Kami ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Pemerintah Norwegia atas kontribusinya dan IMO yang mengirim ahli dan konsultan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan berharga dalam membantu kami guna menerapkan PSSA di negara kita masing-masing,” kata Marsetio.

Mengingat penetapan PSSA merupakan salah satu usaha perlindungan lingkungan maritim, IMO-Norad bekerjasama dalam satu program yaitu IMO-Norad Framework Cooperation Programme to Promote PSSA concept in South-east Asia region yang melibatkan 4 (empat) negara yaitu Filipina, Malaysia, Vietnam dan Indonesia.

IMO-Norad memberikan pendampingan kepada Negara-negara dimaksud dengan tujuan bahwa Negara tersebut dapat mengajukan submisi penetapan salah satu kawasan laut di wilayahnya menjadi PSSA pada Sidang IMO MEPC 2016 mendatang atau paling lama pada Sidang IMO MEPC 2017. (Bayu/MN)

 

maritimnew

Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Share
Published by
maritimnew

Recent Posts

Tingkatkan Daya Saing, IPC TPK Panjang Punya QCC Post Panamax

Bandar Lampung (Maritimnews) - Dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus penguatan infrastruktur bongkar muat, IPC…

1 day ago

Pengembangan Pelabuhan Korido Dapat Dukungan Penuh Pemprov Papua

Korido (Maritimnews) - Dalam rangka memperkuat konektivitas wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP) dan…

3 days ago

Forum Kehumasan Pelindo 2026 Dihadiri Achmad Muchtasyar di Makassar

Makassar (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) terus memperkuat kapasitas komunikasi korporasi di tengah tantangan…

4 days ago

Koperasi KS TKBM Pelabuhan Priok Gelar RAT 2026 Tema Akselerasi Digitalisasi

Jakarta (Maritimnews) - Akselerasi digitalisasi untuk mewujudkan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Koperasi Karya Sejahtera…

5 days ago

Kolaborasi SPTP dan Pemkot Surabaya Jelang Idul Adha 1447 H

Surabaya (Maritimnews) - PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP)…

5 days ago

IPC TPK Panjang Moncer, Tingkatkan Efisiensi Ekspor

Bandar Lampung (Maritimnews) - IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) Panjang semakin moncer setelah kehadiran Quay…

6 days ago