Menko Maritim, dari Akademisi ke Aktivis hingga Militer

MNOL, Jakarta – Visi poros maritim dunia yang dicanangkan oleh Pemerintahan Jokowi-JK terlihat semakin jauh dari kepastian. Pasalnya, ganti Menteri Koordinator Maritim dapat dipastikan ganti arah kebijakan teknis. Meskipun pilar yang  ditetapkan presiden dalam membangun poros maritim boleh dibilang sudah baku.

Rizal Ramli yang menjabat belum genap satu tahun sebagai Menko Maritim dalam reshuffle Kabinet Kerja Jokowi Jilid II harus diganti oleh Luhut B Panjaitan. Padahal sebelumnya, Indroyono Soesilo juga belum genap setahun menduduki Kementerian Koordinator yang terbilang baru dalam numenklatur pemerintahan itu.

Memang menjadi prerogatif presiden dalam merombak para pembantunya, tetapi Rizal Ramli dinilai oleh banyak kalangan cenderung bertindak frontal kala menetapkan kebijakan. Sehingga kurang disukai oleh menteri-menteri yang berada dibawah koordinasinya.

Sebut saja Menteri ESDM saat itu, Sudirman Said yang kerap berbada pandangan dengan Rizal Ramli. Terutama soal Blok Masala. Keduanya pun saling serang di twitter bak anak ABG yang sedang berebut kekasih.

Kendati sering diperingatkan oleh presiden, namun tak mengubah karakter Rizal Ramli yang memiliki basic sebagai aktivis semasa kuliahnya itu. Rizal Ramli juga dinilai sering offside dalam memberi keterangan soal polemik.

Lain halnya dengan Indroyono Soesilo dahulu, menteri yang dianggap polos ini di-reshuffle karena lambat memberi keputusan terhadap suatu perkara. Akademisi yang pernah menjabat sebagai ketua FAO itu meskipun seluruh programnya berjalan dengan baik namun menjadi korban politik karena adanya isu perseteruan antara Jokowi dengan Jusuf Kalla.

Ya, Rizal Ramli di-plot sebagai orang yang mem-back up Jokowi dalam menandingi hegemoni JK di kabinet. Alasan itu dianggap berhasil, namun akhirnya justru menjadi tendensi tidak baik bagi kesolidan kabinet.

Kini Kementerian Koordinator yang berkantor di Gedung BPPT itu dipegang oleh Luhut B Panjaitan yang memiliki latar belakang militer. Namun, uniknya kalangan militer yang memegang Kemenko Maritm bukan berasal dari matra laut melainkan matra darat.

Luhut yang sebelumnya menempati jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan Menko Polhukam, menempati pos baru sebagai Menko Maritim. Entah alasan apa yang ada di dalam benak Jokowi, yang pasti pembangunan poros maritim dunia harus tetap berjalan sesuai rencananya.

Lulusan AKABRI tahun 1970 itu tentu akan dihadapkan dengan berbagai persoalan yang menjadi tantangan poros maritim dunia. Misalnya dalam pembangunan tol laut terkait infrastruktur pelabuhan, masalah perikanan, kedualatan maritim, hingga tata ruang kelautan yang menyangkut reklamasi.

Dengan segudang pengalaman, tentu harapannya, Sang Jenderal dapat benar-benar menggerakan laju poros maritim dunia. Mengingat Kemenko ini merupakan simbol dari pencapaian visi presiden. (Tan)