Menteri Susi: Investasi Asing di Sektor Perikanan Tangkap Sama Saja Pro Illegal Fishing

MNOL, Jakarta – Usulan Menko Maritim Luhut B Pandjaitan untuk merevisi Perpres No 44/2016 yang mengatur daftar bidang usaha tertutup dalam penanaman modal, khususnya mengenai izin perikanan tangkap masih menjadi polemik terhangat pekan ini.

Menanggapi rencana itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan tegas menolak usulan itu. Susi pun membeberkan beberapa data terkait investasi asing di perikanan tangkap yang sudah berjalan selama 2o tahun.

Menurutnya, kebijakan itu sama saja pro illegal fishing, karena di dalamnya rentan dengan muatan bermodus pencurian ikan.

“Dalam 2 dekade KKP sudah keluarkan ijin tangkap untk kurang lebih 1300 kapal dari China, Thailand, Taiwan, Jepang dan lainnya. Kapal-kapal tersebut ada yang masuk PMA (Penanaman Modal Asing-red) murni karena boleh 100% asing dan ada PMDN serta joint venture. Sementara Pengolahan di wilayah barat investasi asing makasimum 40% dan di wilayah timur maksimum 67%. Dari sisi ini kelihatan peraturan investasi ini memang pro Ilegal fishing,” tandas Susi dalam pesan singkatnya.

Ulasnya, mereka (investor asing di perikanan tangkap) kerap membawa kapal, bikin pabrik abal-abal, tangkap ikan, transhipment di tengah laut, bawa pergi ikan ke negeri masing-masing dengan kapal-kapal Tramper mereka yang berukuran 1000 GT sampai dengan 10.000 GT.

Selanjutnya, yang terjadi adalah 1300 izin kapal tangkap diduplikasi. Realitanya lebih dari 10.000  kapal ikan dari negara-negara tetangga menangkap ikan di laut Indonesia.

“Beberapa ribu kapal bahkan tanpa ijin sama sekali. Lautan Indonesia menjadi zona bebas mengeruk uang Selain itu laut Indonesia juga jadi tempat penyelundupan tekstil, miras, dan narkoba . Selain ambil ikan dari laut mereka juga membawa binatang-binatang langka seperti burung kakaktua, buaya, penyu, cenderawasih dan lain sebagainya,” bebernya.

Perikanan Indonesia dari tahun 2003 – 2013 kehilangan 115 pabrik pengolahan yang tutup atau mengalami bangkrut karena tidak ada bahan baku. Semua dicuri dan rumah tangga nelayan berkuran 50% dari jumlah 1.6 juta menjadi tinggal 800 ribuan. Tegas Susi, hidup sebagai nelayan tidak lagi bisa mencukupi.

Contohnya Cirebon 15 – 20 tahun yang lalu udang dalam satu malam bisa mencapai ratusan ton, Cilacap 50 – 100 ton per hari, dan Pangandaran 10 – 50 ton per hari. Saat ini semua hilang, 2 tahun yang lalu ada satu ton saja sudah banyak,” paparnya.

Nelayan yang masih tersisa mencoba dengan segala cara untuk bisa hidup. Di antaranya dengan menerapkan destruktif fishing. Mereka cenderung pakai portas, bom, dan cantrang/ trawl untuk mendapat hasil yang diharapkan.

“Pemerintah Indonesia hanya dapat maksimum Rp300 milyar PNBP KKP dan itupun juga separuh dari kapal-kapal dalam negeri. Pajak hampir tidak ada,” imbuhnya.

Sustainable Fishery

 Menteri Susi menjelaskan mang ada beberapa pengusaha, tokoh masyarakat, pejabat  dan aparat yang dapat fee dari kegiatan bisnis penangkapan ikan kapal-kapal asing. “Mereka inilah yang dua tahun tidak dapat lagi itu fee atau komisi pengamanan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal. Mereka terus mencoba dengan segala cara. Semua pintu diketuk. Organisasi dipakai untk teriak kepentingan yang terganggu. Akademisi dipakai dan disuruh menganalisa secara ilmiah,” selorhnya.

Hal itu untuk mempertanyakan kenapa sekarang pemerintah membuat investasi penangkapan ikan tertutup untuk asing. Dan membuka investasi pengolahan diperbolehkan sampai dengan100% untuk asing.

Karena menurutnya inilah yang benar dan sesuai dengan misi pemerintah untuk menjadikan laut Indonesia sebagai masa depan bangsa. Dua tahun perang terhadap IUU Fishing, dilakukan dengan Permen Moratorium untuk kapal-kapal eks asing dan pelarangan transhipment,

Analisa dan evaluasi dilakukan terkait kebijakan tersebut. Akhirnya perikanan menyumbangkan pertumbuhan PDB akhir tahun 2015 menjadi 8.96% Hampir 2 kali dibanding sektor lainnya. Nilai tukar nelayan di tahun 2014 hanya 102 dan naik di awal tahun 2016 mencapai 110.

Susi meng-klaim harga ikan juga menyumbangkan deflasi 0.42 atas harga ikan yang cenderung turun. Pasar-pasar becek sekarang ada ikan, warteg juga jualan ikan. Subtitusi yang benar untuk kebutuhan protein bangsa kita pada saat impor daging begitu besar dan sangat mahal harganya.

“Sedangkan Thailand terpuruk PDB perikanannya pertama kali minus PDB perikanannya, begitu juga yang lain. Semua itu mestinya menyadarkan kita agar bisa dan mampu menyatakan ‘Kita Punya’. Saya yang memiliki pendidikan terendah di jajaran anak bangsa, merasa bangga mengatakan dan menyatakan hal ini,” ungkapnya.

“Dan saya berani untuk tetap mempertanyakan kepada siapa saja tentang investasi asing di perikanan tangkap yang sudah pernah ada di negeri ini. Silahkan siapa yang mau menyebutkan perikanan tangkap asing itu siapa? Dari negara mana? Perusahaan apa? Apa yang telah diberikan kepada negeri ini? Apa yang telah diambil, ayo angkat tangan, sebutkan nama anda, perusahaan? Berapa nilai ekonomi negeri yang anda berikan? Saya akan cermati,” tantang Susi kepada pihak yang pro terhadap investasi asing.

Dirinya sudah membaca data dari China, Thailand, Filipina dan Vietnam. Di kuartal 1 tahun 2016 data menunjukan adanya penurunan dari sektor perikanan mereka. Dan menurutnya itu adalah dampak dari kebijakan yang saat ini kita terapkan.

“Menurut saya saat ini para stakeholder dari negara tersebut sedang melobi National Oceanic and Atmospheric Administration untuk membuat kebijakan tentang ekspor dan impor hasil laut dengan dasar sustainable fisheries. Dan saat kita ada di level 70% at risk sustainable. Untuk itu tolong bimbing kami juga bagaimana cara menerapkan manajemen sustainable fisheries yang saat ini sedang ramai dibicarakan dunia,” pungkasnya. (Tan)_