Visi Poros Maritim, ‘Artefak’ Sejarah itu Bernama DEKIN

Oleh: Ahmad Pratomo*

MNOL – Akhir-akhir ini berhembus isu yang tidak sedap bagi para stakeholder atau pegiat maritim. Kabar ini ironisnya justru datang dari lingkungan istana. Ialah DEKIN yang kepanjangan dari Dewan Kelautan Indonesia akan dibubarkan tahun ini.

Kabar itu tercium saat Yuddy Chrisnandi sebagai Menteri PAN RB membuat kebijakan yang isinya mengevaluasi hingga membubarkan lembaga negara yang tidak sejalan dengan visi pemerintah Jokowi – Jusuf Kalla. DEKIN sebagai lembaga negara tidak luput dari ‘target’ Yuddy. Padahal sejatinya, DEKIN adalah salah satu lembaga di bawah presiden  yang memiliki sejarah panjang khususnya yang terkait dengan kemaritiman.

Apakah DEKIN akan menjadi ‘artefak’ kelembagaan dalam sebuah kabinet yang mengusung landasan maritim sebagai prioritas strategis dalam kebijakan utamanya? Dan apakah komitmen Presiden terhadap isu maritim masih ‘segetol’ saat kampanye? Momen yang akan menjawabnya.

DEKIN dan visi poros maritim

Tidak disangka, sebuah lembaga di bawah presiden yang mengurus isu strategis kemaritiman seperti DEKIN akan dibubarkan. Menurut salah satu pejabat di kementerian, DEKIN hanya tinggal menunggu waktu. DEKIN yang sudah didirikan sejak era Gus Dur akan menjadi ‘artefak’ sejarah.

Isu pembubaran DEKIN semakin santer terdengar. Buktinya adalah pemotongan anggaran yang secara siginifikan melumpuhkan segala kegiatan operasional. Meskipun diketuai oleh Presiden, dan dijalankan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai ketua harian, DEKIN seharusnya menjadi lembaga yang kredibel dalam perannya sebagai ujung tombak pemberi rekomendasi kebijakan strategis maritim.

Dalam tubuh DEKIN, kita mengenal dua nama tokoh nasional yaitu Dr. Son Diamar dan Dr. Sarwono Kusumaatmadja sebagai anggota. Mereka pun memiliki pikiran yang sama, bubarnya DEKIN membuat pemerintah akan semakin gagap dalam merumuskan visi poros maritim dunia. Bagaimana menjalankan visi menuju poros maritim, jika lembaga yang mengurus itu dibubarkan. Bahkan anggota lembaga tersebut bukan diisi dengan orang sembarangan, melainkan tokoh nasional serta para pakar yang memang ahli di bidangnya (maritim).

Perlu diketahui DEKIN yang dahulu bernama Dewan Kemaritiman ini sedang menginisiasi suatu konsep pendidikan dan budaya maritim bagi seluruh anak bangsa jenjang sekolah dasar sampai menengah umum. Selain itu, DEKIN juga sedang merencanakan membuat rumusan tentang arti definitif visi poros maritim dunia yang digagas Presiden Jokowi. Sampai detik ini belum ada arti secara definitif apa itu poros maritim dunia.

Sebagai lembaga yang terdiri dari para pakar yang ahli di bidangnya, DEKIN memiliki otoritas kuat untuk mendefinisikan arti visi Presiden tersebut. Visi poros maritim dunia ini sudah saatnya dijabarkan secara gamblang kepada publik. Banyak artian tentang itu yang tidak dilandasi kaidah akademis dan pertanggungjawaban yang jelas. Dengan demikian, DEKIN lah lembaga yang berwenang melakukan hal itu.

Penguatan Lembaga Maritim

Penulis melihat DEKIN sebagai lembaga negara yang merumuskan rekomendasi kebijakan di bidang maritim harus tetap ada dan dikembangkan. Pertimbangannya hanya satu, kehadiran DEKIN sejalan dengan visi Presiden yang ingin memajukan kemaritiman Indonesia secara politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta hankam.

Sebagai lembaga di luar pemerintah yang memiliki visi maritim strategis yang sama dengan DEKIN, penulis menolak tegas upaya-upaya pembubaran terhadap DEKIN. Untuk itu, penulis mengusulkan beberapa catatan penting agar DEKIN semakin memperlihatkan tajinya dalam merekomendasikan kebijakan maritim pemerintah, diantaranya sebagai berikut:

1. Menjadikan DEKIN sebagai ‘laboratorium’ maritim Indonesia.
2. DEKIN harus direstrukturasi secara kelembagaan dengan prinsip kepresidenan yang komprehensif. Tidak hanya berada langsung di bawah presiden, namun presiden sudah seharusnya berkomitmen dan lugas dalam menjaga arah visi maritim kabinetnya.
3. DEKIN dapat merumuskan konsep universitas berbasis riset maritim. Di Indonesia, kampus yang berbasis maritim belum ada, dan ini sangat krusial mengingat Indonesia adalah negara maritim/ bahari yang sudah seharusnya memiliki pusat kajian (laboratorium) berkonsep universitas sebagai upaya memajukan kemaritiman nasional.
4. DEKIN sebagai lembaga di bawah koordinasi Presiden harus down to earth. Kembali melihat kepada masyarakat pesisir, khususnya kawasan pedesaan pesisir. Dengan keanggotaan para pakar di bidang maritim, DEKIN bisa membawa perubahan yang signifikan.

Kami berharap DEKIN dapat terus bekerja secara maksimal dan berupaya untuk tetap melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara, dunia maritim nusantara khususnya. Penulis selaku anggota Assosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) yang merupakan lembaga kepemudaan akan selalu mendukung upaya-upaya yang dapat mengarah pada perbaikan di segala bidang kemaritiman, termasuk penguatan kelembagaan DEKIN sebagai badan yang berfokus pada arah kebijakan maritim pemerintah.

*Penulis adalah Ketua Bidang Kajian Sejarah dan Budaya Maritim Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI)