Pertemuan antara BKI dan KPLP membahas RSO ISPS Code
MNOL, Jakarta – Kunjungan PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Persero ke Direktorat Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) membahas perpanjangan Recognized Security Organization – International Ship and Port Facility Security (RSO-ISPS) di Jakarta (25/10). PT BKI dalam hal ini diwakili oleh Capt. Iman Satria Utama, Dirklass BKI beserta Jajaran Divisi Statutory dan SBU Marine.
Kunjungan itu atas undangan Direktur KPLP terkait perpanjangan RSO-ISPS Code dengan implementasi 2 tahun per periodik yang diterima oleh Andreas, Kasubdit 1 DitKPLP beserta Jajarannya. Dalam kesempatan itu, Capt. Iman Satria Utama memaparkan tupoksi dan kualifikasi BKI terkait implementasi penyelenggaraan survey ISPS Code yang selama ini telah berjalan dengan baik.
Pemaparan pada pertemuan tersebut membuahkan respon positif, di mana menghasilkan beberapa poin di antaranya pemberian surat penunjukan sementara pemberian RSO-ISPS Code bagi BKI dan pembentukan Tim bersama yang akan mengkaji pemberian pendelegasian untuk 5 tahun jika syarat dan prasyaratannya memungkinkan.
Selanjutnya, pembentukan tim sharing dan transfer knowledge BKI dengan DitKPLP juga menjadi pokok bahasan dalam pertemuan itu. Poin terakhir yang dibahas oleh kedua instansi itu ialah soal inisiasi dan rekomendasi penerbitan satu surat SK Dirjen terkait pekerjaan yangg berkaitan dengan DitKPLP dan DitKapel. (Tan)
Jakarta (Maritimnews) - Jual-beli jabatan merupakan salah satu awal permulaan dan bentuk tindak pidana korupsi…
Jakarta (Maritimnews) - Hasil survei Indonesia Development Monitoring (IDM) terhadap pengguna jasa Direktorat Jenderal Bea…
Peraturan Menteri Keuangan No.51 tahun 2026 adalah aturan Kementerian Keuangan yang mengatur tentang Angkut Terus…
Surabaya (Maritimnews) - Kolaborasi antar instansi menjadi faktor penting dalam menciptakan layanan logistik efisien, transparan,…
Banyuwangi (Maritimnews) - Aktivitas bongkar muat kendaraan melalui kapal Roll On-Roll Off (Ro-Ro) di pelabuhan…
Makassar (Maritimnew) – Dalam rangka memperkuat sinergi dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata…