Menko Luhut beri Klarifikasi Terkait Pernyataannya Soal Penamaan Pulau

MNOL, Jakarta – Pada konferensi persnya yang digelar di Gedung BPPT 2 Kemenko Maritim (8/1/17) lalu, Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengeluarkan pernyataan kontroversial soal penamaan pulau. Menurutnya, warga asing yang berinvestasi di pulau yang belum diberi nama bisa menamakan pulau itu sesuai keinginannya.

Praktis, pernyataan itu mengundang kritikan yang beragam pada berbagai media massa maupun media sosial. Pernyataan Purnawirawan Korps Baret Merah ini dianggap telah menjual kedaulatan bangsa kepada asing.

Sore tadi (19/1), Menko Luhut memberikan klarifikasi terkait pernyataannya. Dalam siaran persnya yang diterima oleh Redaksi maritimnews, ia menyatakan bahwa penamaan pulau tetap mengikuti prosedur yang ada.

Misalnya sebelum diajukan ke PBB, penamaan pulau tersebut sudah melalui rangkaian proses yang dinamakan prosedur penamaan pulau oleh Tim Nasional Pembakuan Rupabumi yang diketuai Menteri Dalam Negeri, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2006.

“Kini tugas penamaan pulau itu dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), bekerjasama dengan Kemdagri, KKP, Pushidros TNI AL, 34 Panitia Provinsi,  dan 211 Paniti Kabupaten/Kota, Antroplog, Sejarawan dan pakar-pakar lainnya,” tulis Luhut dalam siaran persnya.

Cuma ditegaskan dalam siaran tersebut, bahwa kedualatan pulau tetap berada di tangan negara Indonesia sesuai dengan peraturan hukum nasional dan internasional meskipun ada yang memberi nama.

Selanjutnya ia mengatakan soal ‘brand name’ tertentu dalam suatu pulau di Indonesia juga sudah lazim dilakukan seperti contohnya dalam berbagai resort di Nusa Dua, Bali. Bukan berarti kedualatan negara di Nusa Dua, Bali terpengaruh.

Kemudian di Kecamatan Banggai Utara di Sulawesi Tengah, Masyarakat Desa Lokotoy bahkan secara informal memberikan nama suatu pantai dengan nama warga Jepang yakni Pantai Oyama. Terkait Morotai, pada saat konferensi pers ia bermaksud memberi contoh mengingat Jepang memiliki kedekatan emosional di sana.

Di pulau itu terdapat Prajurit Jepang pada Perang Dunia II bernama Teuro Nakamura yang bersembunyi selama 30 tahun. Jepang juga menanyakan apakah di pulau itu bisa dibuka rumah Lanjut Usia (Lansia), karena sangat cocok sebagai tempat peristirahatan yang didukung oleh panorama alam yang indah.

Dari situ, Jepang akan membantu dalam membangun infrastruktur seperti bandara agar memudahkan wisatawan Jepang untuk ke Morotai. Hal itu juga bermanfaat bagi masyarakat Morotai dalam hal pendidikan dan penyerapan tenaga kerja.

Ia juga menekankan bahwa sektor pariwisata menjadi sektor unggulan yang diharapkan dapat menopang perekonomian nasional serta menyerap tenaga kerja dengan cepat. (Tan/MN)