Refleksi Hari Nelayan 2017, Pengamat kecam Kebijakan Pemerintah terkait Perikanan

MNOL, Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Nelayan 2017, sebagian besar nelayan di Indonesia masih mengalami keterpurukan baik secara ekonomi maupun kondisi kehidupan sosialnya. Di sejumlah daerah, nelayan melalui berbagai paguyubannya memprotes kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait banyak hal.

Menurut Ketua Gerakan Nelayan dan Tani Indonesia (GANTI) Rokhmin Dahuri, kejadian tersebut menjadi ironi negara maritim di tengah berjalannya visi Poros Maritim Dunia. Seharusnya dengan semangat Nawacita, membuat negara hadir dalam masalah tersebut bukan sebaliknya.

“Masalah nelayan itu kan butuh pendekatan, jangan larang ini larang itu, tetapi tidak ada keseimbangan. Itulah harusnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan balancing,” kata Rokhmin di sela-sela acara ‘Sarasehan Pengembangan Ekonomi Umat dan Kemaritiman Indonesia’ yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Pondok Pesantren As-Tsaqafah, Cipedak, Jakarta (6/4/17).

Rokhmin yang juga menjadi penasehat pada Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) itu mengecam beberapa kebijakan Menteri Susi saat ini terkait beberapa hal yang dianggap menyulitkan nelayan. Ia meminta agar pemerintah bijaksana dalam melihat kondisi ini.

Lebih lanjut, pria asal Cirebon itu sangat menyetujui bila dengan alasan kelestarian lingkungan banyak beberapa alat tangkap yang dilarang. Tetapi tetap dalam porsi wajar dan butuh keseimbangan. Karena akibat kebijakan itu justru banyak nelayan yang menurun penghasilannya.

Kemudian terkait moratorium kapal dan pelarangan beberapa alat tangkap tadi juga menyebabkan beberapa pabrik pengolahan ikan tutup sehingga menyebabkan ribuan karyawan surimi di Pantura dan Bitung terpaksa di-PHK.

“Bukti-buktinya sudah jelas kalau kebijakan itu ternyata menyulitkan nelayan. Akhirnya banyak yang menjadi alih profesi. Sebenarnya pemerintah harus mendengar keluhan-keluhan dari bahwa, jangan semua dibabat,” lanjut Rokhmin.

Selanjutnya soal bantuan kapal yang berjumlah 3.580 unit, menurutnya dengan ukuran 3 -15 GT juga tidak bisa membawa banyak perubahan bagi kehidupan nelayan. Usulnya daripada membuat kapal berukuran itu dengan jumlah sebanyak itu lebih baik membuat 2.000 kapal tetapi dengan ukuran yang besar.

“Ini yang disebut dengan killing two birds with one stone, membunuh dua burung hanya dengan satu batu atau tembakan. Artinya, dengan membuat kapal ukuran besar kita bisa mengelola perikanan tangkap kita dengan baik juga mengurangi illegal fishing,” terangnya.

Pakar perikanan yang terkenal kritis terhadap masalah nelayan itu juga melihat bila organisasi dan koperasi nelayan saat ini tidak bisa berjalan optimal. Apalagi dalam nuansa negara demokratis saat ini, hal tersebut sangat bertolak belakang.

“Termasuk Presiden juga sudah memperingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam hal ini, tetapi entah beliau masih tidak mau mendengar. Kita nggak tahu siapa di belakangnya,” pungkas Rokhmin  mengakhiri.

(Adit/MN)