Categories: HLPelayaranTerbaru

Ditjen Hubla Terbitkan Telegram Terkait Pengisian BBM dan Perbaikan Kapal

Kapal terbakar (foto: Tribratanews)

MN, Jakarta – Sesuai UU Pelayaran No 17 Tahun 2008, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menerbitkan surat telegram kepada seluruh Syahbandar, Otoritas Pelabuhan (OP), dan seluruh Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) tertanggal 16 Juni 2017 tentang Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Perbaikan Kapal dan Pengisian Bahan Bakar Kapal di Pelabuhan.

Peran Syahbandar, Otoritas Pelabuhan, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan menjadi penting untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan kepelabuhanan seperti perbaikan atau pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) kapal. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono dalam keterangan persnya, di Jakarta, Sabtu pagi (17/6).

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Ditjen Perhubungan Laut, Capt. Jonggung Sitorus menyebutkan, bahwa dalam surat telegram tersebut, disampaikan beberapa hal terkait perbaikan kapal dan pengisian BBM yang harus dilaksanakan jajaran di pelabuhan.

Pertama adalah, menghentikan dan atau melarang kegiatan perbaikan kapal dan pengisian BBM dengan mobil tangki, dilaksanakan di dermaga dan atau fasilitas pokok pelabuhan yang tidak sesuai peruntukan. Syahbandar agar menunjuk dan menetapkan lokasi khusus kegiatan perbaikan dan pengisian BBM pada area labuh.

Selanjutnya, melakukan pemerikasan ke atas kapal sebelum menerbitkan surat persetujuan kegiatan guna memastikan kelengkapan dan kesiapan alat-alat pemadam kebakaran dan alat penanggulangan pencemaran, serta memastikan setiap kegiatan perbaikan kapal dan pengisian BBM, harus dilaksanakan pada siang hari dan diawasi nakhoda dan atau perwira kapal.

Menurut Capt Jonggung, surat telegram Dirjen Hubla harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta melaporkan pelaksanaannya kepada Dirjen Perhubungan Laut melalui Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

Ditjen Perhubungan Laut akan mengawasi dan memperketat pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terkait dengan keselamatan dan keamanan pelayaran. “Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran merupakan aspek yang harus dilakukan tanpa kompromi,” pungkasnya.

(Bayu/MN)

maritimnew

Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Share
Published by
maritimnew

Recent Posts

IPCC Hadirkan Pelindo Mengajar 2026 di SMAN 4 Pontianak

Pontianak (Maritimnews) - PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) membawa program Pelindo Mengajar 2026 ke…

10 hours ago

Pelindo Bangun jaringan Pelabuhan Terintegrasi, Demi Kemandirian Logistik Nasional

Jakarta (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) terus memperkuat konektivitas maritim untuk mendukung kemandirian ekonomi…

2 days ago

Akhirman back to alma mater, Motivasi 120 Siswa SMAN 7 Soppeng

Soppeng (Maritimnews) - Executive Director PT Pelindo (Persero) Regional 4, Akhirman kembali ke almamaternya, SMA…

3 days ago

Amankan Aset di Papua dan Perbatasan, Pelindo Gandeng Tiga Kejati

Makassar (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 memperkuat tata kelola perusahaan, perlindungan aset,…

3 days ago

TPS Jajaki Peluang Kolaborasi Teknologi dengan Perusahaan Austria

Surabaya (Maritimnews) – PT Pelindo Terminal Petikemas menjajaki peluang kolaborasi teknologi dan pengembangan infrastruktur transportasi…

4 days ago

Pelindo Jadi Orkestrator Lewat Command Center PINP

Jakarta (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero), tidak lagi memposisikan hanya sebagai operator pelabuhan. Kini…

5 days ago