Atasi Permasalahan Sarana Belajar, Kemenko Kemaritiman Garap Program Joint Secure Untuk SMK di Makassar

MN, Makassar – Pendidikan vokasi kelautan tengah menjadi perhatian Kemenko Kemaritiman karena pengelolaan SDM kelautan merupakan salah satu pilar Kebijakan Kelautan Indonesia sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017. Bahkan pasal 7 peraturan tersebut secara khusus memberikan tanggung jawab kepada Menko Kemaritiman untuk melaporkan pelaksanaannya secara terintegrasi kepada Presiden, setelah berkoordinasi dengan lintas Menteri Koordinator.

Selain itu, setiap Menteri Kabinet Kerja, Kepala BNSP, dan 34 Gubernur wajib menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.

Seperti diberitakan sebelumnya, ada tiga faktor utama yang  diidentifikasikan menjadi masalah yang terkait dengan menurunnya jumlah siswa serta beberapa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang menutup bidang studi pelayarannya.

Katiga faktor utama tersebut adalah sertifikasi, kualitas guru, dan kecukupan sarana prasarana. Khusus untuk faktor yang terakhir, Luhut memberikan salah satu solusi dengan melakukan program joint secure. Ini bisa menjadi solusi jangka pendek untuk mengatasi mahalnya peralatan yang dibutuhkan dalam kegiaan belajar mengajar, terutama untuk simulator yang bisa mencapai tujuh hingga sembila milyar per unitnya.

“Tinggal nantinya kita hitung bagaimana tahapnya membuat (program joint resource) ini supaya bisa berjalan. Jadi nantinya bisa sharing. Misalnya bagaimana soal simulator agar tidak perlu ada di tiap sekolah, tapi mungkin hanya di beberapa sekolah saja,” pungkasnya.

Anugrah/MN