Urgensi Politik Maritim
Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Indonesia saat ini memerlukan doktrin politik maritim dalam proses pembangunannya, karena ini berkaitan tentang bagaimana mengembalikan jiwa dan semangat kemaritiman yang kuat bagi setiap Warga Negara Indonesia, merumuskan kembali kebijakan pembangunan kemaritiman nasional yang komprehensif, mulai dari merumuskan persepsi bangsa Indonesia dalam melihat pengaruh laut terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya hingga ke sistem pertahanan dan keamanan nasional (wawasan maritim).
Pada tataran teknis operasional, doktrin politik maritim ini dapat dilakukan melalui pengembangan pendidikan maritim di setiap jenjang pendidikan formal dan informal, peningkatan kesadaran maritim melalui gerakan moral mengobarkan semangat maritim kepada semua lapisan masyarakat Indonesia, termasuk kelompok lembaga swadaya masyarakat (NGO), dan akademisi.
Tarik ulur di dunia maritim sudah seharusnya diakhiri, karena undang-undang kelautan sebagai syarat perlu untuk mewujudkan negara maritim yang sejati belum lama ini telah disahkan, namun masih diperlukan serangkaian langkah konkrit yang perlu diambil dan dilaksanakan dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat, mandiri dan berpihak pada kesejahteraan rakyat, yaitu perumusan dan penyempurnaan kebijakan pengelolaan sumberdaya maritim dan dukungan politik anggaran berbasis kemaritiman dari pihak pemerintah dan DPR RI, sebab kedua lembaga negara tersebut memiliki hak bujet dalam menentukan anggaran pembangunan nasional.
Sebuah trasformasi besar sedang terjadi di abad ke-21 ini. Pusat gravitasi geoekonomi dan geopolitik dunia sedang bergeser dari Barat ke Asia Timur. Negara-negara Asia sedang bangkit. Momentum ini, akan sangat baik dalam menunjang cita-cita Indonesia sebagai episentrum pembangunan maritim dunia. Untuk menjadi sebuah negara maritim, maka infrastrukur demokrasi sebagai penopang pembangunan maritim merupakan hal yang harus dibangun dan dikembangkan.
Penulis merupakan peneliti di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran.
