Sampah Laut Lintas Batas, Masalah serius yang harus Ditanggulangi

MN, Jakarta – Pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim), terus menegaskan komitmennya untuk menuntaskan permasalahan sampah laut lintas batas (trans boundaries debris)

Diketahui bahwa, sampah laut lintas batas telah menjadi persoalan serius yang harus secepatnya diselesaikan, oleh karena hal tersebut berdampak kepada perekonomian, ekologis dan kesehatan masyarakat. Pemerintah lalu menyatakan komitmen untuk mengurangi sampah plastik di laut hingga sebesar 70% sampai dengan tahun 2025.

Hal tersebut diungkapkan oleh Asisten Deputi Pendayagunaan IPTEK Maritim, Nani Hendiarti yang mewakili Deputi Bidang SDM, IPTEK dan Budaya Maritim, Safri Burhanudin, dalam acara Workshop Aplikasi Penerapan Teknologi untuk Plastik Menjadi Bahan Campuran Aspal (Plastic for Tar Road/ Plastaroad), diadakan di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Kamis (21/12).

“Oleh sebab itu, maka dilakukan upaya-upaya percepatan yang komprehensif dan terpadu, demi menanggulangi permasalahan sampah plastik di laut,” ujarnya.

Asdep Nani menjelaskan, permasalahan ini harus diatasi secara berjenjang, dan terintegrasi antara semua pemangku kepentingan. Kemenko Maritim bersama 16 Kementerian dan Lembaga bahkan telah menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional yang melingkupi 56 kegiatan dengan 4 strategi utama, yaitu perubahan perilaku masyarakat, pengelolaan sampah di daratan, pesisir dan perairan serta mekanisme pendanaan dan penguatan jaringan kerja sama kelembagaan dan ditunjang oleh adanya riset dan inovasi teknologi.

Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai garda terdepan serta pelaku usaha dan masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik ini perlu dipertegas dengan sistem pengendalian yang lebih baik.

“Rancangan Peraturan Presiden (PerPres), tentang pengelolaan sampah plastik di laut sedang dalam tahap akhir harmonisasi, diharapkan pada awal tahun 2018 rancangan PerPres ini sudah dapat diselesaikan untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden Joko Widodo,” imbuhnya.

Berbagai proses daur ulang terhadap sampah plastik sudah menghasilkan produk-produk yang berguna, di antaranya adalah penerapan teknologi Plastaroad. Teknologi ini memiliki prospek jangka panjang. Dikarenakan, teknologi ini dinilai memiliki ketahanan yang lama, pengerjaan yang tidak rumit, investasi tidak besar dan prakteknya cukup sederhana dan tidak merepotkan.

Pada periode Juli–Desember tahun 2017 ini, proyek percontohan teknologi Plastaroad telah diterapkan pada beberapa lokasi jalan  sepanjang lebih kurang 10 km, dengan lebar jalan berkisar 7 meter. Beberapa pilot project yang sukses diaplikasikan ada di Kampus Universitas Udayana Bali sepanjang 1,9 km, Jl. Sultan Agung, Bekasi sepanjang 2,6 km, jalan raya Maros, Makassar, jalan di Kampus Univeritas 11 Maret, Solo, jalan raya ruas Gempol, Surabaya sepanjang 1,1 km, Jl Cilincing Raya, Jakarta Utara, dan jalan Tol Tangerang – Merak.

“Selain itu, ada pula swadaya masyarakat di Jl. Perumahan Jatimulya, Depok pada Juni 2017, diterapkan dengan cara sederhana. Kami lihat ada antusiasme dari masyarakat Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PU PR, BPPT dan beberapa mitra strategis lainnya atas dukungan dan sinergi yang baik,” tutupnya.

(Anug/MN)