Kemenko Maritim pastikan Pelabuhan Patimban dapat Tingkatkan Efisiensi

MN, Subang – Pemerintah menargetkan pembangunan Pelabuhan Patimban fase I dapat dimulai pada Bulan Maret tahun 2018.  Untuk mengecek kesiapan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Ridwan Djamaluddin melakukan kunjungan lapangan ke lokasi pelabuhan di wilayah Kabupaten Subang tersebut pada Rabu (17/1/18).

Dalam kunjungannya, Deputi Ridwan didampingi oleh Bupati Subang Imas Aryumningsih, Kepala Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Pelabuhan Patimban Anwar dan Camat Pusakanagara Ela Nurlaela.

“Kita ingin melihat apakah proses pembebasan lahan masih ada masalah atau tidak, serta persiapan-persiapan yang lain,” ujar dia tentang tujuan kedatangannya ke lokasi pelabuhan yang direncanakan akan menjadi pelabuhan internasional tersebut.

Kepada wartawan kantor berita NHK Jepang yang ikut dalam rombongan, Ridwan juga mengatakan harapannya agar investor Jepang dapat menyaksikan kesiapan pemerintah daerah serta masyarakat terhadap rencana pembangunan pelabuhan Patimban.

“Secara umum ada dua isu yang menjadi kendala terbesar dalam pembangunan infrastruktur yakni pembebasan tanah dan kesesuaian tata ruang, hal ini semua sudah tidak ada masalah,” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Subang Imas Aryumningsih mengatakan bahwa pihaknya sudah merevisi rencana tata ruang dan wilayah untuk menyesuaikan dengan kawasan pelabuhan. “Kami siapkan lahan 10 hektar untuk kawasan penyangga Pelabuhan Patimban,” tambah dia.

Demikian pula dengan proses pembebasan tanah. “Relatif tidak ada masalah, hanya tinggal proses appraisal-nya untuk menentukan harga tanah dan bangunan milik penduduk,” tuturnya.

Dia menegaskan keinginan pemerintah daerah agar penentuan harga tersebut tidak merugikan masyarakat. “Mengenai harga kita berharap masyarakat mendapat ganti untung bukan ganti rugi’” ujar wanita berkerudung itu dengan mimik serius.

Untuk menghindari munculnya konflik, Bupati menambahkan bahwa pihaknya mengupayakan lahan teknis untuk pertanian tidak masuk rencana tata ruang bagi kawasan industri.

“Jadi tidak ada isu konversi lahan pertanian karena kami ingin mempertahankan kemampuan Kabupaten Subang dalam hal ketahanan pangan yang memegang posisi ketiga setelah  Kerawang dan Indramayu,” bebernya.

Di lokasi yang sama, Kepala Satker Pembangunan Pelabuhan Patimban Anwar mengemukakan bahwa selain untuk terminal kontainer, rencananya pelabuhan akan digunakan untuk menunjang industri di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

“Dengan dibangunnya Pelabuhan Patimban, maka pengguna jasa dapat memiliki dua opsi outlet untuk mengirimkan hasil produksinya selain Pelabuhan Tanjung Priok,” urainya.

Dengan semua kesiapan tersebut, Deputi Ridwan berharap agar dibangunnya Pelabuhan Patimban dapat meningkatkan ekonomi nasional, khususnya karena Pelabuhan ini dekat dengan koridor Bekasi – Karawang – Purwakarta yang menggerakkan 60-65% perekonomian. “Saya rasa dengan pembangunan Pelabuhan ini, ekonomi masyarakat akan ikut meningkat,” pungkasnya.

Sebelum ditetapkan sebagai pelabuhan pengganti Cilamaya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan merancang pelabuhan Patimban sebagai pelabuhan pengumpan regional. Konstruksi Pelabuhan Patimban fase I direncanakan dimulai pada awal tahun 2018 mendatang.

Sesuai masterplan yang dirancang oleh Kemenhub, tahap pertama fase 1 Pelabuhan Patimban dibangun terminal peti kemas seluas 430 x 300 meter dari total panjang dermaga 4.320 meter. Sedangkan lapangan peti kemas memiliki luas 35 hektar dengan kapasitas 250.000 TEUs dari total 7,5 juta TEUs.

(Anug/MN)