KEK Pulau Baai Bengkulu Menanti Investor

Pemaparan KEK oleh IPC

MN, Jakarta – Dalam rangka pengembangan Pelabuhan Pulau Baai, dibutuhkan investor untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai penggerak perekonomian kawasan Barat pulau Sumatera sekaligus penunjang perdagangan nasional maupun internasional.

Hal itu terungkap pada Forum Investasi yang dihadiri Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Kepala Departemen Regional Bank Indonesia Dwi Pranoto, Direktur Operasi PT Pelindo II/IPC Prasetyadi, Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto, serta Menko Perekonomian Darmin Nasution selaku keynote speaker.

Termasuk hadir pula beberapa perwakilan negara sahabat, antara lain Duta Besar Korea Selatan, Duta Besar India, dan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok.

Acara Forum Investasi dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 di Hotel Kampinski Jakarta dipandu moderator, wartawan harian Kompas Wahyu Haryo yang bertujuan memperkenalkan potensi Bengkulu di kancah nasional juga internasional.

Wilayah Pulau Baai adalah Special Economic Zone akan menjadikan Bengkulu sebagai pengendali inflasi sekaligus beranda ekonomi Sumatera. Diharapkan mampu mengundang mitra potensial dari lintas negara agar tertarik potensi provinsi Bengkulu.

Lahan dan Fasilitas

Direktur Operasi IPC Prasetyadi menyampaikan kesiapan pelabuhan Pulau Baai dalam sinergitas yakni penetapan lahan dijadikan kawasan KEK seluas 415,38 hektar dan fasilitas pendukung guna menyambut investor.

Setelah persetujuan Rencana Induk Pelabuhan dari Kemenhub, pihak IPC akan mengajukan proposal KEK Pulau Baai Bengkulu kepada Dewan Nasional KEK pada semester II tahun 2019 dengan kelengkapan persyaratan administratifnya.

(Bayu/MN)

maritimnew

Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Share
Published by
maritimnew

Recent Posts

GERTAK: Presiden Prabowo Subianto Copot Menkeu Purbaya Terkait Dugaan Isu Jual-Beli Jabatan

Jakarta (Maritimnews) - Jual-beli jabatan merupakan salah satu awal permulaan dan bentuk tindak pidana korupsi…

2 days ago

Survei IDM Ungkap Dua Sisi Bea Cukai: Pelayanan Bagus, Namun Kebijakan Tarif Masih Jadi PR

Jakarta (Maritimnews) - Hasil survei Indonesia Development Monitoring (IDM) terhadap pengguna jasa Direktorat Jenderal Bea…

2 days ago

Analisis Penerbitan PMK 51/2026 tentang Angkutan Barang Terusan

Peraturan Menteri Keuangan No.51 tahun 2026 adalah aturan Kementerian Keuangan yang mengatur tentang Angkut Terus…

3 days ago

TPS Gelar Sosialisasi Bisnis Operasional Bersama GINSI Jatim

Surabaya (Maritimnews) - Kolaborasi antar instansi menjadi faktor penting dalam menciptakan layanan logistik efisien, transparan,…

3 days ago

Atasi Kepadatan, Pelabuhan Tanjung Wangi Kini Dilayani Empat Kapal

Banyuwangi (Maritimnews) - Aktivitas bongkar muat kendaraan melalui kapal Roll On-Roll Off (Ro-Ro) di pelabuhan…

5 days ago

Pelindo Regional 4 dan Kejati Maluku Perkuat Sinergi Hukum

Makassar (Maritimnew) – Dalam rangka memperkuat sinergi dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata…

6 days ago