Transportasi Laut yang Bersih, Efektif dan Terintegrasi Jadi Tema Raker Ditjen Hubla 2019

MN, Jakarta – Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Raker Ditjen Hubla) Tahun 2019 dengan tema “Transportasi Laut yang Bersih, Efektif dan Terintegrasi” yang diselenggarakan dari tanggal 8 – 10 April 2019 dibuka Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi di Jakarta, Senin (8/4).

Pembukaan Raker Ditjen Hubla diawali dengan launching jingle Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berjudul “Kerja dengan Hati, Pastinya!” dan dinyanyikan langsung oleh Yana Julio.

Dalam sambutannya, Menhub Budi Karya menyampaikan apresiasi kepada Ditjen Perhubungan Laut atas beberapa capaian pada sektor transportasi laut pada tahun 2018.

Beberapa capaian di tahun 2018 di antaranya keberhasilan Indonesia menduduki peringkat ke-III di Asia Tenggara untuk Index Pelayanan di Pelabuhan yang sejalan dengan penurunan Dwelling Time di pelabuhan.

Begitu juga dengan Logistic Performance Index yang telah mengalami peningkatan peringkat yang cukup signifikan dari peringkat 63 di Tahun 2016 menjadi peringkat 46 di tahun 2018.

Apresiasi juga diberikan atas kinerja dan pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok yang pada tahun 2018 telah berhasil menerima Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Diharapkan pelabuhan lain mengikuti untuk meningkatkan kinerja pelayanan menjadi lebih baik.

Sementara itu Dirjen Perhubungan Laut Agus H Purnomo mengatakan, bahwa Raker Ditjen Hubla diselenggarakan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar unit kerja sebagai upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan di bidang transportasi laut sekaligus menjawab tantangan kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0.

Saat ini Indonesia tengah menyongsong era Industri 4.0 sehingga dengan implementasi sistem digitalisasi pelayanan melalui penerapan Inaportnet dan Delivery Order Online, diharapkan dapat menurunkan biaya logistik nasional dan Dwelling Time.

Selain itu, Dirjen Agus terus mendorong agar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Hubla dapat melepaskan ketergantungan terhadap APBN. Salah satunya melalui percepatan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) sehingga ke depannya dapat meningkatkan daya saing pelayanan dan efisiensi pengelolaan anggaran.

(Bayu/MN)