Wamenlu: RCEP dan UU Ciptaker Momentum Pemulihan Ekonomi
Kapal Cargo yang melintas
MN, Jakarta – Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang disahkan pemerintah di sela-sela KTT ASEAN pada 15 November 2020 yang lalu, diprediksi bisa meningkatkan kuantitas ekspor Indonesia.
Kesepakatan yang ditandatangani sepuluh negara ASEAN beserta enam negara mitra yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN, seperti Australia, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Selandia Baru ini, diprediksi bisa meningkatkan volume ekspor negeri hingga 11% dalam jangka waktu lima tahun mendatang.
Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar. Dalam Webinar yang bertajuk Stimulus Covid-19 dan RCEP: Pemacu Pemulihan Ekonomi Indonesia dan Dunia 2021-2022 yang diselenggarakan oleh Universitas Prasetiya Mulya, Ikaprama, dan Katadata, pada Rabu (20/1), Mahendra mengatakan bahwa RCEP akan memberikan sejumlah dampak positif bagi Indonesia selain peningkatan ekspor. Menurut Mahendra, RCEP akan membuat investasi meningkat lebih dari 20%, Produk Domestik Bruto dalam sepuluh tahun ke depan juga akan meningkat. Selain itu, 60 juta UMKM juga akan terkena dampak positif dengan adanya kerja sama perdagangan yang melibatkan 15 negara ini.
“RCEP adalah sebuah kendaraan untuk meningkatkan peran, kontribusi, dan keberadaan Indonesia dalam perdagangan maupun investasi dunia. Secara paralel, pemerintah juga sudah mengesahkan UU Cipta Kerja. UU ini merupakan elemen penting dalam memperbaiki pekerjaan rumah yang dihadapi selama ini terkait investasi. Karena itu, RCEP dan juga UU Ciptaker harus dijadikan momentum untuk mencapai pemulihan ekononi yang sustainable pada tahun ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, mantan Kepala BKPM ini menjelaskan bahwa RCEP bisa memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha nasional dalam mengekspor produk-produk mereka. Hal ini lantaran eksportir Indonesia hanya perlu menggunakan satu macam surat keterangan asal (SKA) untuk dapat mengekspor ke seluruh negara anggota RCEP.
Pengusaha Indonesia cukup mengantongi SKA RCEP untuk mengekspor satu produk ke semua negara RCEP. Mahendra mengatakan, RCEP adalah lokomotif ekonomi dunia untuk 10-20 tahun ke depan. Bukan itu saja, RCEP akan membuat kawasan Asia menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi dunia.
“Selama ini Asia itu selalu menjadi factory atau pabrik tapi sudah menjadi pabrik, pasar dan motor pertumbuhan ekonomi dunia. Karena itu, Indonesia harus memanfaatkan momentum RCEP ini untuk meningkatkan ekspor. Karena selama ini, mayoritas ekspor Indonesia adalah ke negara-negara anggota RCEP,” lanjutnya.
Rektor Universitas Prasetiya Mulya Prof. Djisman Simanjuntak mengatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun untuk pemulihan dari pandemi COVID-19. Namun, petumbuhan baru setelah tahun 2021 juga harus disiapkan dari sekarang.
“Setiap krisis meninggalkan cacat di dalam ekonomi. Cacat itu adalah kesempatan yang hilang. Risiko pertumbuhan menurun kalau krisis tidak diikuti dengan prakarsa kebijakan yang struktural sifatnya. Karena itu, dari sekarang kita harus menyiapkan diri. Tidak ada pilihan kecuali riseting kebijakan ekonomi,” menjelaskan.
Pria yang pernah menjabat sebagai koordinator program CSIS ini, menjabarkan beberapa unsur kebijakan yang sifatnya struktural tersebut adalah pembangunan yang berpusarkan berdasarkan kesehatan dan investasi yang besar dalam modal manusia, yaitu pendidikan dan pelatihan. Kedua kebijakan tersebut disertai dengan investasi di infrastruktur, termasuk infrastuktur digital.
Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Kamdani mengatakan bahwa kontribusi perdagangan internasional untuk Indonesia masih sangat terbatas. Berdasarkan data World Bank, Gross Domestic Product (GDP) Indonesia masih jauh di bawah rata-rata dunia dan jauh di bawah peer group Asean.
Rata-rata negera di dunia memiliki rasio perdagangan GDP sebesar 60,27% di tahun 2019. Namun, Indonesia tak pernah lebih dari 50% dalam sepuluh tahun terakhir. Pada tahun 2019 sendiri, GDP Indonesia hanya sebesar 37,3%.
“Ini tidak hanya masalah kinerja perdagangan Indonesia yang jauh di bawah peer group Asean, berarti Indonesia ini belum bisa memaksimalkan manfaat pasar global sebagai driver untuk pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.
