Apa Grand Strategy Dari Merger Pelindo?

Diskusi Publik membahas wacana merger Pelindo oleh Pemerintah di Gedung DPR RI

MN, Jakarta – Langkah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ingin menggabungkan PT Pelindo I, II, III, dan IV (Persero) menjadi entitas tunggal dinilai cukup menarik, namun membutuhkan grand strategy agar tujuan merger tercapai.

Hal itu ditegaskan anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi selaku nara sumber saat memberikan pangantar dalam Diskusi Publik bertajuk “Urgensi Merger Pelindo Dalam Membangkitkan Perekonomian Indonesia” di Ruang Rapat BKAN Gedung Nusantara I DPR RI, Rabu (31/3).

Adapun kegiatan Dialog Publik tersebut diikuti oleh nara sumber lain yakni Direktur Utama PT Pelindo II, Arif Suhartono, Peneliti Senior INDEF, Enny Sri Hartati, dan Pengamat Kemaritiman dari National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi.

“Kementerian BUMN baru melempar isu awal dari wacana merger Pelindo. Maka pada kesempatan ini kita membahasnya lebih lanjut, salah satu yang ingin diketahui dari merger yang direncanakan adalah bagaimana grand strategynya,” kata Awi sapaan akrab Achmad Baidowi.

Senada dengan Awi, Dirut Pelindo II Arif Suhartono juga menekankan perlunya grand strategy yang baik dalam konsep integrasi ini. Masalah logistik sangat kompleks, faktornya banyak sekali. Tapi pelabuhan memiliki dampak yang besar kepada pihak lainnya.

“Jadi yang kami ingin lakukan agar pelabuhan tidak menghambat dan bagaimana bisa membantu untuk mengurangi biaya logistik,” tutur Arif.

Menurut Arif, perlu kerja sama, perlu kolaborasi terkait mengintegrasikan perencanaan antara pelabuhan BUMN dan pemerintah agar jadi sinkron, antara lain mengenai investasi harus didukung oleh investasi Pemerintah guna mencapai dampak yang maksimal.

Sedangkan pengamat ekonomi Enny Sri Hartati mengutarakan bahwa dirinya sangat yakin, integrasi atau merger Pelindo sangat mendukung dari berjalannya ekosistem logistik nasional yang terintegrasi.

“Merger Pelindo dibutuhkan satu dirigen, satu komando, dan itu kita perlu selesasikan payung hukumnya. Jadi siapa ketua kelasnya harus jelas,” pungkasnya.

(Bayu/MN)

maritimnew

Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Share
Published by
maritimnew

Recent Posts

INSA Jaya Gelar RAC Ke XVIII, Andi Patonangi Ketua Masa Bakti 2026 – 2031

Jakarta (Maritimnews) - Setelah menjabat pengurus antar waktu (PAW), Andi S Patonangi ditetapkan secara aklamasi…

1 day ago

RUPST Pelindo 2025: Kontribusi ke Negara Rp7,81 Triliun

Jakarta (Maritimnews) – Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 PT Pelabuhan…

4 days ago

IPC TPK Jambi Dukung Ekspor 19,2 Ton Kopi Kerinci ke Mesir

Jambi (Maritimnews) - Dalam rangka mendukung kelancaran ekspor kopi robusta asal Kerinci ke negara Mesir…

5 days ago

Januari – Mei 2026, Arus Penumpang Pelindo Regional 4 Melesat 10,2% YoY

Makassar (Maritimnews) - PT Pelindo (Persero) Regional 4 mencatat trafik arus penumpang selama periode Januari–Mei…

6 days ago

Januari – Mei 2026, Throughput IPC TPK Capai 1,49 Juta TEUs

Jakarta (Maritimnews) – IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) mencatat pertumbuhan arus petikemas sebesar 6,1 persen…

1 week ago

Direct Baru di IPC TPK, MV AS Carolina ke Tiongkok Selatan

Jakarta (Maritimnews) - IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) memperkuat konektivitas logistik internasional melalui pelayanan perdana…

1 week ago