Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan Anggrek, Skema KPBU

MN, Jakarta – Pengembangan atau pembangunan infrastruktur di pelabuhan Anggrek, Gorontalo Utara provinsi Gorontalo, salah satunya didasari fasilitas operasional dermaga yang tidak lagi memenuhi standar kinerja suatu pelabuhan modern. Saat ini ukuran kapal-kapal yang sandar (peti kemas dan kargo) lebih besar dari kapasitas dermaga eksisting sehingga kurang optimal.

Adapun biaya pengembangan pelabuhan tersebut akan menggunakan pendanaan kreatif non APBN, yakni melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Nilai investasi sebesar Rp 1,4 Trilyun dan biaya operasional sebesar Rp 5,2 Trilyun yang akan dikerjasamakan selama 30 tahun, dengan besaran pendapatan konsesi 2,5% per Tahun dari Pendapatan Kotor dapat dinaikkan secara progressif, serta pembagian kelebihan keuntungan (clawback) sebesar 50% disetorkan oleh Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) pada 18 juni 2021 menetapkan Konsorsium Anggrek Gorontalo International Terminal, yang terdiri dari: PT Gotrans Logistics International, PT Anugerah Jelajah Indonesia Logistic, PT Titian Labuan Anugrah, dan PT Hutama Karya (Persero)) sebagai pemenang lelang proyek pembangunan Pelabuhan Anggrek.

Dirjen Hubla Kementerian Perhubungan, Agus H Purnomo menegaskan saat penandatanganan kerjasama skema KPBU di Jakarta, Jumat (30/7), bahwa Bappenas dan Kemenkeu telah pula berkomitmen mendukung pembangunan pelabuhan Anggrek sebagai pelabuhan pengumpul di Provinsi Gorontalo, serta tetap diselenggarakan langsung oleh Kantor Unit Penyelenggara Kelas II Anggrek.

Seperti diketahui, pelabuhan Anggrek memiliki daya tarik tersendiri bagi pihak swasta/Badan Usaha mengingat potensi hinterland (pengembangan Kawasan sekitar) yang mendukung, diantaranya berada di area perkembangan komoditi pertanian dan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Gorontalo-Paguyaman-Anggrek-Kwandang (Gopandang).

(Bayu/MN)