Sambut Otsus Jilid II, Alumni Uncen Gagas FMP4B
Pembentukan panitia deklarasi Forum Muda Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (FMP4B).
Jayapura (Maritimnews) – Rapat pembentukan panitia deklarasi Forum Muda Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (FMP4B) di Cafe Ristech, Kotaraja dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2021. Pembentukan forum ini diltarbelakangi dengan banyaknya fenomena dan persoalan di Papua yang berujung pada inefisiensi dan inefektifitas pelayanan publik di Provinsi Papua dan Papua Barat.
“Hal itu merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang apabila kita bedah satu per satu seperti benang kusut. Persoalan kemiskinan struktural, persoalan korupsi, persoalan kesehatan, persoalan pendidikan, persoalan hak Ulayat Masyarakat Adat dan proses pembangunan infrastruktur, persoalan konflik sosial, persoalan ketidakadilan dan masih banyak persoalan yang bisa kita ungkapkan satu per satu,” ujar inisiator forum, Habelino Sawaki kepada Maritimnews, Sabtu (21/8).
Di tengah berbagai persoalan yang saat ini sedang terjadi di Papua serta akumulasi persoalan dari masa lampau yang dirasakan belum terselesaikan, kini pemerintah telah menetapkan Kebijakan Otonomi Khusus Jilid Dua.
“Otsus Jilid Satu sendiri masih menyisakan berbagai persoalan yang belum selesai. Tetapi suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, Otonomi Khusus Jilid Dua telah ditetapkan dalam sebuah undang undang. Untuk itu kita harus meresponnya dengan membangun sinergitas baik secara pikiran dan peran,” jelas Habelino.
Presiden Jokowi adalah presiden pertama yang paling banyak berkunjung ke Papua. Hal itu mendapat apresiasi dari para inisiator forum.
“Patut kita syukuri dan apresiasi, tetapi justru di dalam periode kepemimpinan Pak Jokowi inilah intensitas konflik antara orang asli Papua dengan negara menjadi sangat tinggi di dalam sejarah integrasi,” ungkapnya.
Menurut dia, hal ini tentu menjadi anomali dan menimbulkan pertanyaan bagi Orang Asli Papua tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi atau yang akan terjadi di masa mendatang.
“Apakah Orang Asli Papua akan tergilas perubahan dan remuk di masa depan yang penuh dengan ketidakpastian? Ataukah orang Papua akan survive dan adaptif sebagai bagian dari masyarakat global,” tegasnya.
Para inisiator ini terdiri dari mantan Pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa dan mantan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Cenderawasih. Mereka sepakat untuk berhimpun, menggagas dan mengkonsolidasikan diri dalam sebuah wadah yang disebut Forum Muda Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Parat (FMP4B).
“Ini adalah sebuah sikap progresif yang tidak saja bersifat kontribusi kritik kepada pemerintah. Forum ini merupakan sebuah media kontribusi aplikatif, solusi konstruktif bagi pemerintah dalam tugas serta tanggung jawab pelayanan. Terlebih melakukan percepatan-percepatan pembangunan dalam berbagai aspek sebagaimana semangat dan amanat Undang-Undang Otsus Jilid II terhadap orang asli Papua,” bebernya.
“Kami mantan Pimpinan BEM dan MPM UNCEN yang datang dari berbagai latar belakang disiplin ilimu dan profesi yang berbeda tentu memiliki misi yaitu mewujudkan masyarakat Papua yang sejajar dan setara serta mampu bersaing dalam berbagai aspek kemajuan bangsa merasa penting untuk dilibatkan secara aktif sebagai bagian dari civitas academica Universitas Cenderawasih (Uncen) untuk kemajuan bangsa Indonesia,” bebernya lagi.
Sebagai orang asli Papua, mereka cukup ragu dengan proses berbangsa dan bernegara Indonesia saat ini. Habelino menegaskan masih banyak ketidakadilan yang dialami oleh orang asli Papua.
“Tetapi sebagai pemimpin kita tidak bisa menawarkan sebuah skeptisme kepada rakyat Papua. Kita harus mau melakukan perkara kecil, kita mau melakukan dan berkarya bagi orang di sekitar kita dan kita harus mau melakukan apa yang paling mungkin untuk bisa kita kerjakan saat ini, di tanah ini,” ujarnya optimis.
Terkait wacana tersebut, wadah ini dibentuk dan diinisiasi oleh tiga mantan pimpinan mahasiswa Uncen Angkatan 2000 yaitu Deni Alfred Wafumilena, Andre fonataba dan Habelino Sawaki.
“Kami bertiga mewakili alumni Uncen angkatan masuk kampus tahun 2000 yang menggagas pertemuan dan agenda yang mengumpulkan mantan pimpinan mahasiswa Uncen untuk kemudian berbagi wawasan dan berbagi pemikiran tentang sebuah wadah yang bisa berkontribusi bagi proses pembangunan yang sedang berlangsung di tanah Papua,” tegasnya lagi.
“Kita boleh protes. kita juga boleh skeptis. Tetapi kita harus mau dan mampu melakukan apa yang paling mungkin kita lakukan saat ini, di tempat ini,” tukasnya.
Pertemuan itu telah menetapkan Saneraro Wamaer sebagai Ketua Panitia Deklarasi dan Dony D. Gobay sebagai Sekretaris Panitia., Deni Alfred Wafumilena sebagai Ketua Steering Commite dan Andre Fonataba sebagai Sekretaris Steering Commitee.
Agenda kerja wadah ini, pertama ialah melakukan sosialisasi, melakukan diskusi dan menerima banyak masukan dan pikiran dari pihak-pihak yang dianggap memiliki kapasitas lebih, sehingga dari sisi konsep dapat lebih baik dan lebih matang.
“Kami berharap relasi dan hubungan kemitraan antara wadah ini dengan struktur-struktur pemerintahan, struktur politik dan struktur ekonomi, stakeholder yang terkait dengan pembangunan ini bisa terjalin. Kami akan mencoba untuk berkomunikasi dan membangun relasi dengan Pak Wakil Presiden sebagai pimpinan Tim Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat serta dengan kementerian terkait,” ucapnya.
Panitia bertugas menyiapkan segala hal menyangkut pembentukan wadah ini. Dan beberapa pokok pikiran telah serahkan kepada para inisiator forum untuk membawa dan mengantarkan ke lembaga terkait. Diharapkan FMP4B ini bisa menjadi lembaga yang amanah dan memajukan Orang Asli Papua. (*)
