SP TKBM: Tolak Upaya Pelemahan Koperasi TKBM Indonesia

MN, Jakarta – Peran Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan semakin menarik, mengacu pada hasil Rakornasus Koperasi TKBM seluruh Indonesia pada tanggal 16-17 Desember 2021 yang menghasilkan beberapa Petisi, antara lain menolak pencabutan SKB 2 Dirjen 1 Deputi Tahun 2011, menolak diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai pengalihan pengelolaan TKBM kepada BUP dan PBM, serta menolak hasil kajian Starnas KPK.

Sekum Serikat Pekerja (SP) TKBM Indonesia, Syukur Al Bantani menjelaskan, bahwa keputusan dari Rakornasus Koperasi TKBM Pelabuhan se Indonesia tahun 2021 yang menghasilkan 8 (delapan) pernyataan menolak upaya pelemahan peran Koperasi TKBM merupakan keputusan bersama untuk mempertahankan eksistensi Koperasi sebagai pengelola TKBM di pelabuhan, termasuk pelabuhan Tanjung Priok.

“Kami juga menolak pelemahan terhadap TKBM dengan tidak disebut sebagai stakeholder pelabuhan, apalagi adanya pernyataan Starnas KPK yang tidak tepat bahwa TKBM penyebab dwelling time, high cost logistic, dan penghambat produktivitas pelabuhan Tanjung Priok atau di pelabuhan lainnya di Indonesia,” jelas Syukur Al Bantani kepada Maritimnews di Jakarta, Jumat (24/12).

Syukur menegaskan, berdasarkan data yang mereka terima terkait stakeholder dalam ekosistem pelabuhan bahwa TKBM tidak tercatat sebagai stakeholders. Data Stakeholder Dalam Ekosistem Pelabuhan tersebut hanya mencatat sekaligus menggambarkan nama Government, Finansial Institution+Insurance, Importer, Freight Forwarder, Association, Port Operator, Inland Transportation Depo, dan Shipping Line.

“Apabila upaya kami ini tidak didengar oleh Pemerintah, maka kami akan mencoba mogok kerja sebagai suatu cara agar suara para TKBM selaku rakyat kecil dapat diperhatikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sesuai UUD yang berlaku,” pungkasnya.

(Bayu/MN)