Pelabuhan Korido Hadir Mendorong Roda Perekonomian Masyarakat

Papua (Maritimnews) – Peran masyarakat adat dan agama di Kabupaten Supiori khususnya Korido yang mendukung program Pemerintah dalam pelayanan transportasi laut guna mendorong roda perekonomian setempat patut diapresiasi, karenanya harus pula diiringi langkah pengembangan Pelabuhan Korido terkait peningkatan kapasitas operasional dan fasilitas pelabuhan.

Hal itu dikemukakan Heronimus Mansoben Bupati Supiori dalam kata sambutannya saat membuka acara Sosialisasi Pengembangan Pelabuhan Korido, Keselamatan Pelayaran & Konektivitas Teritorial di Pelabuhan Korido, Supiori, Papua, Kamis (13/11).

Bupati Supiori menegaskan, melalui proses pengembangan Pelabuhan Korido tentu akan bermanfaat bagi perekonomian masyarakat, tumbuhnya usaha baru, peluang investasi dan semakin meningkatkan kapasitas operasional pelabuhan guna melayani masyarakat melalui hadirnya kapal putih atau layanan PSO (Public Service Obligation).

Kepala Kantor UPP Kelas III Korido, Willem Thobias Fofid selaku salah satu narasumber menyatakan, sosialisasi bertujuan untuk menyampaikan ke masyarakat mengenai peranan dan pentingnya keberadaan pelabuhan bagi suatu daerah dan masyarakat, bahkan bagi keselamatan pelayaran suatu daerah pelayaran melalui pengawasan di wilayah DLKr & DLKp.

Hadir pula sebagai narasumber, antara lain Billy Mambrasar Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Laus Deo Calvin Rumayom Ketua Umum Analisis Papua Strategis yang sebelumnya bertugas sebagai Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Kepresidenan 2018-2023, Paul Finsen Mayor Anggota DPD RI, dan Marsekal Muda Aditama Panglima Komando Daerah TNI Angkatan Udara III, Ketua DRPK Supiori Dolfinus Mansoben, serta para dewan adat dan tokoh agama seperti Demianus Wakman Wakil Ketua I Dewan Adat Papua, Adolof Supimena Dewan Adat Byak dan Stevanus Sarakan Ketua Dewan Adat Sup Mun Supiori dan Pdt. Gifelem Ketua Klasis Supiori Selatan.

Laus Rumayom, dalam materinya sampaikan bahwa awal mula Pelabuhan Korido yang telah dimulai sejak tahun awal abad ke 19 atau tepatnya 1921-1922 dengan adanya pusat keagaman, pemerintahan dan pendidikan serta peradaban religi pada pemerintahan hindia belanda sampai zaman kemerdekaan Indonesia dan integrasi mengalami perkembangan sampai pada tahun 1988, yaitu penentuan lokasi dermaga dan dilanjutkan dengan tahap awal konstruksi pengembangan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tahun 1990 – 1995.

Fasilitas terdiri dari Dermaga Lama atau dermaga perintis dan kantor lama kemudian dilanjutkan pada tahun 2015 – 2017, hal ini tentu harus dilakukan percepatan pengembangan oleh Pemerintah Pusat & Daerah.

Paul Vinsen Mayor yang turut hadir melalui daring dalam materinya menjelaskan, bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas dan kerja kolaborasi untuk percepatan pembangunan bagi daerah di Supiori sehingga diharapkan Pemerintah Pusat dapat terus memberikan perhatian khusus bagi Supiori yang merupakan kabupaten dalam wilayah daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) dan batas negara, apalagi dengan hadirnya kapal putih atau kapal PSO di Korido.

Billy Mambrasar Staf Khusus Presiden 2024 yang juga sebagai anggota Komite KE2POKP dengan bertanggungjawab langsung dibawah Presiden Prabowo, dalam materinya ikut menegaskan peran fungsi dan manfaat Pelabuhan Korido, tentu akan berdampak dengan adanya peluang berusaha investasi baru dan meningkatkan lapangan pekerjaan dan saat ini akan ikut mendorong dan mengawal proses layanan kapal Public Service Obligation atau kapal putih untuk dapat masuk Korido awal 2025 oleh Kementerian Perhubungan dan PT. Pelni sebagai operator kapal.

Dapat disimpulkan bahwa selain fokus peningkatan kapasitas dan fasilitas, upaya pengembangan pelabuhan termasuk juga terkait aspek Keselamatan Pelayaran, serta melakukan langkah modernisasi pelabuhan Korido sebagai pintu gerbang perekonomian selaku pelabuhan konektivitas wilayah 3 T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) di Timur Indonesia.

Hal yang melatarbelakangi penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Pengembangan Pelabuhan Korido, Keselamatan Pelayaran & Konektivitas Teritorial adalah menyadari pentingnya pelabuhan dalam suatu sistem transportasi yang mengharuskan setiap pelabuhan memiliki kerangka dasar rencana pengembangan dan pembangunan sehingga berdampak bagi perekonomian masyarakat suatu daerah dan wilayah baik kabupaten/kota, provinsi atau negara.

(Bayu Jagadsea/MN)