10 Tahun Berjalan, Muatan Balik Tol Laut Masih Minim

MN, Jakarta – Setelah lebih dari sepuluh tahun berjalan, program Tol Laut yang dulu gaungnya bergema sangat keras, masih belum sepenuhnya berjalan. Hal ini diungkapkan Direktur Maritim Nusantara Institute (Marin Nusantara), Makbul Ramadhani, setelah melakukan kajian terkait operasional program ini sedari awal berjalan. 

Salah satu permasalahan yang masih terjadi hingga saat ini ialah muatan balik yang masih belum maksimal. Sering terjadi pada saat kembali ke titik awal, kapal tidak terisi penu bahkan tak jarang kosong. 

“Sepuluh tahun lalu, tepatnya pada 4 November 2015, bunyi stom kapal menandai keberangkatan perdana program Tol Laut. Sepuluh tahun berjalan sejak peluncurannya, hasil kajian menunjukkan bahwa program ini masih belum sepenuhnya berhasil memaksimalkan muatan balik kapal,” ujarnya melalui keterangan tertulis pada Kamis (22/1).

Lebih lanjut, Makbul menjelaskan esensi program ini yang kehadirannya sebagai solusi menekan disparitas harga sekaligus memperkuat distribusi logistik ke berbagai wilayah negeri ini, khususnya wilayah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T). Akan tetapi, visi besar ini belum bisa berjalan maksimal dikarenakan masih banyaknya hambatan yang menyertainya. 

“Program Tol Laut hadir untuk menjawab disparitas harga dan memperkuat distribusi logistik di daerah tertinggal, terpencil, dan terdepan (3T). Namun, sejumlah tantangan masih menghambat pemanfaatan program ini secara maksimal,” lanjutnya.

Makbul lalu memaparkan performa program ini sepanjang tahun lalu, di mana pada tahun 2025 ini Tol Laut telah menjalankan 39 trayek. Ironisnya, di 39 trayek tersebut, hampir seluruhnya memiliki muatan balik yang berbanding jauh dengan muatan berangkatnya. Bahkan di beberapa titik pengumpulan awal, Kapal Tol Laut tidak membawa apapun.

“Pada tahun 2025 Program Tol Laut menjalankan 39 trayek, dengan data realisasi muatan balik kapal tol laut sampai dengan 30 November 2025 masih belum optimal Bahkan, dari 12 trayek di pelabuhan pengumpul, terdapat delapan trayek dengan total muatan balik 0 TEUs,” ungkapnya. 

Meski begitu, tetap ada beberapa trayek yang mampu menggapai performa muatan balik yang cukup baik, seperti trayek T-3 atau trayek T-9 yang sukses mengakut muatan balik yang tidak terpaut terlalu jauh dengan muatan berangkatnya. Khusus trayek T-3 bahkan muatan baliknya melebihi muatan berangkatnya.

“Meski sebagian trayek muatan balik masih rendah, terdapat pula beberapa trayek yang menunjukkan hasil lebih baik. Makbul menambahkan, Trayek T-3 dengan realisasi muatan berangkat 642 TEUs dan muatan balik 937 TEUs dengan rute Makassar – Nunukan – Tarakan – Makassar. Selanjutnya Trayek T-9 realisasi muatan berangkat 1539 TEUs dan muatan balik 1078 TEUs dengan rute Tanjung Perak – Makassar – Morotai – Galela – Maba – Weda – Tanjung Perak,” tukas alumni Teknik Perkapalan Universitas Hasanuddin ini.

Lebih jauh, peraih gelar Magister dari Universitas Pertahanan (Unhan) ini merekomendasikan beberapa langkah strategis yang bisa pemerintah ambil. Dimulai dari perlunya memajukan paradigma Tol Laut dari sekadar trayek antar pulau menjadi penggerak logistik nasional yang menghubungkan komoditas unggulan daerah ke pasar nasional dan ekspor. Langkah yang  bisa dilakukan Kemenhub agar masyarakat luas paham benar apa itu Tol Laut dan tidak terus-menerus salah persepsi dengan jalan tol yang ada di darat. Kedua, menetapkan dan mengatur institusi penanggung jawab muatan balik Tol Laut berbasis regulasi, dengan mandat sebagai agregator muatan, dan penghubung antara produsen daerah dan pasar tujuan.

“Kementerian Perhubungan perlu mengintegrasikan moda transportasi dan konektivitas hinterland, termasuk pengembangan angkutan darat, gudang konsolidasi, dan cold storage, guna memperlancar dan mengefisienkan rantai pasok muatan balik,” tukasnya.

Menambahkan beberapa rekomendasi tersebut, Makbul menyarankan perlunya Kemenhub memastikan evaluasi trayek Tol Laut dilakukan secara transparan dan partisipatif, sehingga aspirasi publik, pelaku usaha, dan pemerintah daerah dapat diperhitungkan dalam perencanaan trayek dan muatan balik. Dan Kemenhub sendiri harus terus mendorong agar operator Tol Laut mensosialisasikan kemudahan akses kepada pengusaha lokal, koperasi, dan UMKM untuk meningkatkan muatan balik.

“Mendorong Kementerian Perhubungan memaksimalkan sinergi dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah untuk meningkatkan muatan balik Tol Laut. Mendorong pemerintah daerah memetakan, mengonsolidasikan, dan mempromosikan komoditas unggulan agar selaras dengan trayek balik kapal Tol Laut untuk menggerakkan ekonomi daerah,” pungkasnya.