Bandar Lampung (Maritimnews) – Pelabuhan Panjang Provinsi Lampung mengawali tahun 2026 dengan menghadirkan wajah baru pada fungsi system Integrated Planning & Control sebagai bagian dari upaya berkelanjutan program digitalisasi fasilitas dan layanan kepelabuhanan, sekaligus dapat menjadi pilot project bagi seluruh pelabuhan di area kerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
Manager IPC Terminal Peti Kemas (TPK) Area Panjang, Anang Subagyono selaku bagian dari PT Pelindo (Persero) Group menyampaikan, bahwa pembaruan fungsi Planning & Control menjadi fondasi penting untuk menjaga momentum pertumbuhan kinerja. Bersama sistem perencanaan dan pengendalian yang semakin terstandar, diharapkan proses operasional menjadi lebih efisien, waktu layanan semakin singkat serta produktivitas terminal terus meningkat.
“Wajah baru Integrated Planning & Control sebagai wujud komitmen terhadap sinergi pelayan di Pelabuhan Panjang yang mendorong semangat baru IPC TPK Panjang dalam menghadirkan layanan yang semakin profesional, terukur, dan berorientasi pada kinerja,” tegas Anang di Bandar Lampung usai acara peresmian Integrated Planning & Control tersebut, Rabu (21/01).
Ke depan IPC TPK Panjang optimistis transformasi Integrated Planning & Control akan memperkuat daya saing terminal, menjaga kepercayaan pelanggan, serta mendukung pencapaian target kinerja perusahaan secara berkelanjutan.
(Bayu Jagadsea/MN)
Jakarta (Maritimnews) - PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada 10…
Oleh: Arief Poyuono, SE, M.Kom Indonesia sedang memasuki sebuah fase penting dalam perjalanan ekonomi nasional.…
Jakarta (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mendorong kolaborasi pengendalian emisi kendaraan di…
Makassar (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo memperkuat ekosistem vendor di wilayah Regional…
Medan (Maritimnews) – PT Pelindo Multi Terminal (PMT), anak usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang…
Jakarta (Maritimnews) – Dalam rangka pemenuhan keputusan MK soal pembentukan RUU Ketenagakerjaan, para Pimpinan DPR…