Namarin Gelar Konferensi Pers Awal Tahun

MN-Jakarta – Memasuki tahun 2026, prediksi sektor maritim Indonesia menjadi sorotan tajam di tengah dinamika kondisi global. Hal tersebut menjadi topik hangat dalam “Konferensi Pers Awal Tahun”  yang digelar The National Maritime Institute (Namarin) di kawasan Menteng, Jakarta pada Rabu (7/1).

Dengan menghadirkan narasumber Kepala Pusat Kajian Maritim Sekolah Staf dan Komando TNI AL (Pusjianmar Seskoal) Laksamana Pertama TNI Salim; mantan Deputy Chief of Mission KBRI Beijing, PLE Priatna; serta pakar pelabuhan, ⁠Wahyono Bimarso, konferensi pers di awal tahun yang penuh gejolak ini bertujuan melihat visi kemaritiman negeri ini setahun ke depan.

Direktur Eksekutif Namarin Siswanto Rusdi menjelaskan bahwa konferensi pers ini mengupas prediksi yang akan terjadi dalam sektor maritim nasional serta antisipasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan sektor maritim lainnya.

“Jadi kita tahu saat ini ada peristiwa invasi Amerika ke Venezuela yang membuat arus perdagangan global agak terganggu, sudah pasti akan berpengaruh pada biaya logistik hingga keamanan maritim Indo-Pasifik,” kata Siswanto.

Kapusjianmar Seskoal Laksma TNI Salim dalam paparannya mengemukakan analisis kondisi geopolitik dan keamanan maritim saat ini.

“Meningkatnya kompleksitas dan ketidakpastian lingkungan maritim global sekarang ini dipengaruhi banyak faktor. Domain maritim sebagai penggerak utama ekonomi dan keamanan global ini sangat penting,” jelas Salim.

Lebih lanjut alumni AAL tahun 1995 ini memaparkan beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan global di antaranya hegemoni kekuatan antara Amerika Serikat dan China di kawasan. Teranyar soal invasi AS ke Venezuela. Kemudian potensi konflik yang bakal menyusul ialah konflik China-Taiwan.

“Kita harus mempersiapkan strategi maritim yang juga mencakup kebijakan pertahanan dan keamanan maritim yang mumpuni, sekaligus ditopang oleh teknologi maritim yang memadai. Kita di TNI AL sudah merumuskan itu,” lanjutnya.

Di sisi lain, mantan Deputy Chief of Mission KBRI Beijing, PLE Priatna menekanan pentingnya kebijakan luar negeri harus sinkron dengan kebijakan maritim.

“Kebijakan luar negeri kita harus related dengan kebijakan maritim, termasuk pertahanan dan keamanan maritimnya. Sehingga dalam ekonomi maritim kita juga bisa bersaing di tengah dinamika global,” ujarnya.

Menutup paparan narasumber sebelumnya, pakar pelabuhan, ⁠Wahyono Bimarso menjelaskan dasar kebijakan dalam UU Pelayaran yang harus dijalankan utamanya dalam lingkup kepelabuhanan, kenavigasian, angkutan perairan, hingga perlindungan lingkungan maritim.

“Kita sebagai negara kepulauan masih banyak tantangan dalam lingkup maritim. Ini yang harus kita lakukan agar kinerja logistik meningkat,” pungkasnya.