APMI: Solusi Cantrang harus tetap Perhatikan Keseimbangan Ekosistem dan Ekonomi
APMI menyatakan solusi yang diberikan harus tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan perekonomian nelayan.
Kabakamla RI akan Resmikan Kapal Patroli Terbesar Karya Anak Bangsa
Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., secara resmi akan meresmikan KN Tanjung Datu bernomor lambung 110-1 yang akan dilaksanakan esok hari, Kamis (18/1/2018), di Dermaga PT. Palindo Marine Shipyard, Batam, Kepulauan Riau.
Kemenko Maritim Sesalkan rusaknya Koleksi Museum Bahari akibat Kebakaran
Eksibisi yang diiniasi Deputi Kedaulatan Maritim itu turut terkena kebakaran. Ruang pajang berisi koleksi Perang Laut Jawa ini merupakan sumbangan dari negara-negara sahabat melalui perwakilan Kedutaan Besar
Pelabuhan Bengkulu akan Dilengkapi Fasilitas Terminal Hewan
MN, Jakarta – Setelah kesepakatan (MoU) antara GM PT Pelabuhan Indonesia II cabang Bengkulu Drajat Sulistyo dan Ketua Seknas Badan…
Museum Bahari Terbakar, Simbol Sejarah Maritim Jakarta Musnah
Lebih baik seribu gedung terbakar daripada satu museum terbakar. Itulah ungkapan yang santer di kalangan penggiat sejarah terhadap suatu warisan sejarah.
Bahas Kesejahteraan Pelaut, PPI Temui ILO Jakarta
Dalam forum audiensi PPI dengan International Labour Organization atau Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang digelar di kantor ILO Jakarta, PPI menyampaikan tentang kondisi miris ketenagakerjaan pelaut Indonesia
Bentuk Nyata Bela Negara, Unhan Apresiasi Ekspedisi Batas Negeri UKM IPB
Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan (FMP) Universitas Pertahanan (Unhan) Laksda TNI DR. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., D.E.S.D. memberikan apresiasi tinggi kepada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Institut Pertanian Bogor (IPB) atas keberhasilan penyelenggaraan Ekspedisi Batas Negeri
PPI Layangkan Surat Terbuka kepada Presiden soal Kondisi Pelaut
PPI mengungkapkan bahwa pelaut di Indoensia hidupnya masih jauh di bawah rata-rata dan selalu terpinggirkan.
Ini Pandangan Namarin soal Penenggelaman Kapal Pelaku IUU Fishing
Kegiatan penangkapan ikan harus diatur (regulated) disesuaikan dengan siklus berkembang biaknya ikan, kawasan penangkapan (fishing ground), dan potensi konflik dengan nelayan tradisional.
Dalam UNCLOS 1982, Boleh atau Tidak Penenggelaman Kapal Asing Pelaku IUU Fishing?
Dengan demikian, sangatlah jelas bahwa sudah menjadi hak dan kewajiban negara pantai (Indonesia) untuk menjaga kedaulatan wilayahnya pada perairan-perairan tersebut dengan menerapkan hukum domestik atas pelanggaran Lintas Damai oleh kapal asing.