Tak Peringati Hari Maritim Nasional, Bukti Kebohongan Jokowi Terhadap Janji Maritim
Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang memiliki visi Poros Maritim Dunia tak peringati Hari Maritim Nasional
Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang memiliki visi Poros Maritim Dunia tak peringati Hari Maritim Nasional
Peran Nahkoda Agung Indonesia memang penting tapi peran ABK yang tangguh, cakap, bertanggungjawab dan professional tidaklah kalah pentingnya. Nahkoda tentu saja tidak bisa melayarkan kapalnya sendirian. Mari kita bersama-sama menjadi ABK yang membanggakan dari sebuah kapal besar yang bernama Bangsa Maritim Indonesia.
Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Bidang Agraria dan Kemaritiman Mahyudin Rumata mengungkapkan pentingnya mengawal perjalanan visi maritim pemerintah yang sudah berjalan hampir 3 tahun.
TB Haeru Rahayu menekankan bahwa peran pemuda sangat besar dalam menentukan arah pembangunan negara maritim.
Entah sudah berapa puluh tahun, bulan September di negeri selalu gaduh dengan berbagai hal yang terkait dengan masa lalu kelam dalam perjalanan bangsa ini, yaitu G30 S PKI. Bahkan, kegaduhan tersebut semakin meningkat paska reformasi yang terjadi pada tahun 1998 yang lalu.
Tepat 54 tahun yang lalu, 23 September 1963, Presiden pertama RI Ir. Soekarno menggelar Musyawarah Nasional Maritim Pertama di sekitar daerah Tugu Tani. Hampir seluruh pemangku kepentingan maritim nasional hadir dalam gelaran yang pertama kali dilaksankan paska Indonesia merdeka tersebut.
Presiden pertama RI Ir. Soekarno telah menerbitkan Surat Keputusan Nomer 249/1964 tentang penetapan tanggal 23 September menjadi Hari Maritim Nasional. Hal tersebut sejalan dengan tekadnya menjadikan Indonesia berjaya sebagai negara maritim.
Di Musyawarah maritim Nasional, Bung Karno disematkan menjadi Nakhoda Agung NKRI yang bercita-cita menjadi negara maritim yang besar guna meneruskan kejayaan Sriwijaya dan Majapahit.
Perhimpunan Mahasiswa Teknologi Maritim Se-Indonesia (PERHIMATEKMI) mencoba membawa semangat pemuda-pemuda dan tokoh maritim nasional dengan mengadakan simposium
Beberapa isu nasional yang dibahas dalam Mukernas adalah urgensitas penerapan regulasi internasional di Indonesia dalam menjalankan gagasan Green Shipping, perkembangan pembangunan Tol Laut, perkembangan pembangunan pelabuhan dan infrastruktur laut, kelangkaan garam, dll.