Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan yang merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengizinkan kapal ikan buatan luar negeri alias kapal ikan eks asing kembali beroperasi di Indonesia.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) dengan tema Bijak Mengelola Laut. Kegitan yang berlangsung pada 6-8 April 2021 tersebut,erupakan upaya sinkronisasi rencana kerja bidang pengelolaan ruang laut sebagai dasar dan pedoman bagi penetapan program dan kegiatan di setiap unit satuan kerja pada kementerian yang muncul kembali di era Gus Dur ini.
Demi mengoptimalkan potensi wilayah perairan negeri ini, bersama kementerian dan lembaga terkait lainnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai menggodok proses bisnis perizinan ruang usaha di laut.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan bahwa pipa dan kabel bawah laut merupakan dua infrastruktur strategis yang berperan sebagai pendukung utama pertumbuhan ekonomi nasional, yang kemudian menjadi salah satu kontributor penerimaan negara dengan bilangan cukup besar.
Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono mengunjungi Pelabuhan Perikanan Karangsong, Minggu (14/3).
Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) KKP mencatat nilai kekayaan kelautan Indonesia mencapai $ 1.338 miliar atau setara Rp. 19.113 triliun (kurs Rp. 14.300) per tahun, yang hingga saat ini dikelola secara optimal meskipun angka-angka tersebut sudah diketahui sejak lama.
Dalam rangka mengembangkan ekonomi nelayan tradisional dan masyarakat pesisir, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumatera Barat (Sumbar) telah menyiapkan beberapa program strategis yang diantaranya adalah program 1.000 rumpon dan tambak milenial.
Sudah lebih dari 20 tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berdiri kembali. Sejak dihidupkan kembali oleh Presiden Abdurahman Wahid dengan nama Departemen Eksplorasi Laut pada tahun 1999, telah banyak hal yang diperbuat oleh kementerian yang saat ini dipimpin oleh Sakti Wahyu Trenggono dalam mengelola potensi kelautan negeri ini.
Kondisi cuaca yang kurang bagus di perairan laut kita beberapa waktu belakangan ini, berpotensi memengaruhi harga komoditas ikan di pasaran. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pasokan ikan yang diakibatkan banyak nelayan tidak melaut karena kondisi cuaca yang buruk tadi.
Di tengah badai pandemi Covid-19, Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Semarang mencatat nilai ekspor perikanan dari Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2020 mencapai Rp2,78 triliun yang berasal dari 63 komoditas perikanan seberat 7.172 ton ke 28 negara tujuan ekspor. Hal ini diungkapkan oleh Kepala BKIPM Semarang Raden Gatot Perdana pada Senin (25/1).
