Tarif Penyeberangan Naik, Gapasdap Nilai Keputusan Menhub ‘Blunder’
Jakarta (Maritimnews) – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan keputusan pemerintah menaikkan tarif penyeberangan sebesar 11% realistis. Bahkan menurut…
Jakarta (Maritimnews) – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan keputusan pemerintah menaikkan tarif penyeberangan sebesar 11% realistis. Bahkan menurut…
Jakarta (Maritimnews) – Mayoritas awak kapal perikanan yang bekerja di kapal ikan dalam negeri belum memiliki sertifikat yang…
MN, Jakarta – Dirjen Hubla Agus H Purnomo akan memasuki masa pensiun pada Agustus 2021 nanti dan akan digantikan oleh generasi…
Beredarnya informasi tentang Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) R. Agus H. Purnomo akan memasuki masa pensiunnya pada bulan Agustus 2021 nanti, menjadikan posisi pimpinan tertinggi di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ini disorot publik.
Demi mewujudkan pemerataan harga di seluruh Indonesia, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan terus mengembangkan efisiensi dan juga efektivitas program tol laut. Meskipun, dalam pelaksanaannya program tol laut diakui masih memiliki kelemahan di tingkat muatan angkutan balik yang masih rendah.
Dalam acara peluncuran buku Tol Laut, Konektivitas Visi Poros Maritim Indonesia pada Senin (21/9), Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang dengan kejayaan maritim pada masanya.
Gabungan pengusaha angkutan sungai, danau dan penyeberangan (Gapasdap) menyesalkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memberi izin lintasan penyeberangan pada rute Tanjung Wangi, Banyuwangi – Lembar, Nusa Tenggara Barat.
Setelah berjalan beberapa waktu, program tol laut yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2014 yang lalu, sudah terasa manfaatnya oleh banyak pihak di negeri ini. Dari mulai turunnya disparitas harga, hingga mulai terbukanya wilayah-wilayah yang selama ini hampir “terisolir”.
Setelah berjalan selama lebih kurang lima tahun, program unggulan Presiden Joko Widodo, Tol Laut, telah menjadi salah satu moda transportasi yang diandalkan untuk membuka isolasi suatu wilayah yang dampaknya bisa menekan disparitas harga di negeri ini.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI mengeluarkan protokol kesehatan yang harus dipenuhi oleh seluruh pemangku kepentingan transportasi laut selama pandemi Covid-19 berlangsung.