MN, Jakarta – Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) mendukung keinginan pemerintah melakukan hilirisasi di sektor perikanan. Dukungan ini disampaikan langsung oleh…
Mimika (Maritimnews) – Kabupaten Mimika merupakan salah satu kabupaten pesisir di Selatan Provinsi Papua yang memiliki potensi sumber daya…
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan yang merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengizinkan kapal ikan buatan luar negeri alias kapal ikan eks asing kembali beroperasi di Indonesia.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) dengan tema Bijak Mengelola Laut. Kegitan yang berlangsung pada 6-8 April 2021 tersebut,erupakan upaya sinkronisasi rencana kerja bidang pengelolaan ruang laut sebagai dasar dan pedoman bagi penetapan program dan kegiatan di setiap unit satuan kerja pada kementerian yang muncul kembali di era Gus Dur ini.
Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) KKP mencatat nilai kekayaan kelautan Indonesia mencapai $ 1.338 miliar atau setara Rp. 19.113 triliun (kurs Rp. 14.300) per tahun, yang hingga saat ini dikelola secara optimal meskipun angka-angka tersebut sudah diketahui sejak lama.
Dalam rangka mengembangkan ekonomi nelayan tradisional dan masyarakat pesisir, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumatera Barat (Sumbar) telah menyiapkan beberapa program strategis yang diantaranya adalah program 1.000 rumpon dan tambak milenial.
Sudah lebih dari 20 tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berdiri kembali. Sejak dihidupkan kembali oleh Presiden Abdurahman Wahid dengan nama Departemen Eksplorasi Laut pada tahun 1999, telah banyak hal yang diperbuat oleh kementerian yang saat ini dipimpin oleh Sakti Wahyu Trenggono dalam mengelola potensi kelautan negeri ini.
MN, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan MenKP, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan komitmen kementerian yang dipimpinnya dalam memerangi iilegal fishing untuk terus…
Di tengah kondisi cuaca laut yang cukup ekstrem dan cenderung kurang bersahabat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) berhasil mengamankan tiga kapal ikan yang melakukan aktifitas illegal fishing di Selat Malaka.
Prof. Rokhmin Dahuri, memberi dukungan kepada Universitas Syiah Kuala untuk terus memperkuat peran sebagai universitas berbasis riset. Dukungan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia periode 2001–2004 ini, disampaikannya saat memberikan dalam kuliah umum yang dilaksanakan secara daring dan luring dari Gedung AAC Dayan Dawood, Rabu (20/1).
