Armada Jaya 2016 dan Masa depan TNI AL
Oleh: Muhammad Sutisna*
Presiden Jokowi dalam Latihan Armada Jaya 2016
Indonesia itu terdiri dari 17.504 pulau dan terletak pada posisi silang dunia, yaitu di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, serta Benua Asia dan Benua Australia. Berdasarkan Survey Dinas Hidrografi dan Oseanografi TNI AL tahun 2005, Indonesia memiliki luas perairan seluas 6,2 juta km2 dengan panjang garis pantai sekitar 81.000 km. Sehingga total wilayah Indonesia, 77%-nya berupa perairan atau tiga kali luas wilayah daratan Indonesia.
Hasil survey Dinas Hidrografi dan Oseanografi TNI AL itu menjelaskan bagaimana kondisi Indonesia secara geografis dan bentuk wilayahnya merupakan negara maritim. Namun kondisi saat ini, Indonesia masih memiliki kekurangan dalam hal memenuhi kebutuhan armadanya untuk menjaga pertahanan Indonesia di wilayah maritim yang begitu luasnya.
Dalam hal menjaga pertahanan maritim menjadi wewenang dan tanggung jawab TNI AL, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam UU itu menegaskan bahwa TNI AL bertugas melaksanakan tugas di bidang pertahanan, menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut, serta melakukan diplomasi angkatan laut. Tugas ini seharusnya didukung dengan armada yang memadai agar bisa berjalan dengan maksimal.
Di usianya yang kini menginjak umur 71 tahun, seharusnya TNI AL sudah memasuki fase yang stabil. Karena usia tersebut sudah cukup matang untuk meningkatkan kapasitasnya.
Namun bukannya mengalami kemajuan, TNI AL sering kali mengalami pasang surut yang didasari oleh dinamika politik yang silih berganti. Terlebih lagi ketika di awal era reformasi merupakan masa yang paling krusial karena harus bertahan di tengah kondisi yang penuh keterbatasan. Karena akibat dari embargo dan banyaknya alutsista yang sudah uzur.
Jelas berbeda dengan masa Orde Lama yang merupakan puncak kejayaan bagi TNI AL. Di masa Orde Baru, TNI AL mengalami stagnansi akibat lemahnya political will pemerintah dalam hal maritim.
Masalah keterbatasan anggaran dan masih banyaknya alutsista yang sudah uzur, menjadi pokok permasalahan TNI AL hingga kini. Hal tersebut berdampak bagi kinerja TNI AL dalam menjaga wilayah pertahanan maritim negeri ini yang semakin crowded.
Padahal saat melihat isu internasional saat ini, mayoritas berbenturan langsung dengan sengketa wilayah perbatasan di laut. Seperti kasus Laut Tiongkok Selatan, yang mau tidak mau Indonesia juga terseret dalam permasalahan ini.
Momentum Kebangkitan TNI AL
Di era Presiden Joko Widodo merupakan momentum bagi TNI AL untuk bisa meningkatkan kapasitasnya. Sebagaimana sejalan dengan visi kemaritiman Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Meskipun belum bisa dibuktikan, setidaknya sudah ada kepedulian dari pemerintah untuk memajukan TNI AL.
Hal itu terbukti dengan hadirnya Presiden pada momentum Armada Jaya 2016, yang menjadi tolok ukur kekuatan TNI AL saat ini. Ibarat mesin kendaraan yang apabila tidak sering dipanaskan akan mengalami kerusakan, begitulah kira-kira kondisi yang menggambarkan kekuatan TNI AL saat ini.
Kendati dalam doktrin pertahanan kita menganut Defence Power yang berarti Indonesia tidak melakukan konfrontasi militer ke negara manapun, akan tetapi harus sering mengadakan latihan. Hal itu agar kemampuan prajurit dapat selalu terasah, bila sewaktu-waktu menghadapi ancaman yang berdampak pada stabilitas keamanan maritim.
Pada Latihan Armada Jaya kali ini, TNI AL mengusung tema tentang Operasi Pertahanan Pantai, Operasi Laut Gabungan, Operasi Pendaratan Administrasi di Wilayah Indonesia Timur Indonesia dalam rangka mempertahankan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang diketahui, wilayah Indonesia Timur merupakan wilayah yang krusial, khususnya dalam kasus penyanderaan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf yang terletak di wilayah perairan Filiphina.
Sehingga berarti perlu adanya patroli yang lebih ekstra dalam mengamankan perairan Indonesia bagian Timur.
Latihan Armada Jaya ini melibatkan berbagai unsur kekuatan yang ada di lingkungan TNI AL dengan melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan latihan militer. Adapun unsur yang dilibatkannya terdiri dari 7000 personel dan 39 Kapal Perang (KRI) yang dimiliki oleh TNI AL yang memiliki berbagai jenis seperti Kapal Selam, Perusak Kapal Rudal, Kapal Cepat Rudal, Angkut Tank, Buru Ranjau, Kapal Tanker dan Kapal Bantu Tunda, delapan Pesawat Udara, Marinir dengan persenjataan Howitzer, Roket Multilaras tipe GRAD 70, Tank dan Kendaraan pendarat amfibi.
Tantangan dan Ancaman
Menurut Juwono Sudarsono Menteri Pertahanan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjelaskan tentang pertahanan dan keamanan adalah masalah bersama suatu bangsa, dan memiliki prinsip anyone,anywhere, anytime. Pertahanan dan keamanan harus disadari sama pentingnya dengan prasaranan umum lainnnya seperti listrik, bandara, pelabuhan, jalan raya, layanan kesehatan masyarakat, air minum, dan pendidikan.
Namun dalam persoalan pertahanan dan keamanan dituntut tingkat kecermatan dan keterampilan yang manusiawi dalam membangun sistem pertahanan secara benar.
Dalam kaitannya dengan tantangan yang akan dihadapi oleh TNI AL saat menjaga wilayah pertahanan maritim, harus memiliki suatu konsep doktrin pertahanan maritim. Karena saat ini Indonesia belum memiliki suatu doktrin yang mencirikan sebagai negara maritim.
Baru sekadar wacana yang selalu saja digaungkan tanpa melahirkan sebuah konsep yang bisa menjadi acuan dalam membangun kekuatan maritim. Masalah keterbatasan anggaran juga selalu menjadi momok bagi TNI AL dalam memperkuat armadanya.
Tersirat kabar bahwa di tahun 2017 anggaran pertahanan pun akan dipangkas dan ini semakin menjauhkan harapan untuk bisa memperkuat armada baru. Minimum Essential Force (MEF) pun yang merupakan program jangka panjang TNI dalam memordenisasi alutsista belum bisa berjalan sesuai target.
Ke depannya Indonesia juga tidak bisa selalu bergantung pada impor alutsista dari luar negeri, karena membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Sering kali pembelian alutsista dari luar negeri tidak sesuai dengan kebutuhan.
Dalam Latihan Armada Jaya 2016 ini, sempat terjadi insiden telat meledaknya Rudal C705 yang dibeli dari China seharga Rp20 miliar. Praktis hal itu membuat Presiden Jokowi menggelengkan kepala di tempat kejadian.
Dari kejadian itu, artinya tidak selamanya alutsista impor memiliki kualitas yang baik. Oleh karena itu perlu ada keseriusan pemerintah dalam membangun industri pertahanan dengan lebih memperhatikan keberlangsungan kebutuhan dalam negeri dan kwalitas agar dapat bergeliat di pasar Internasional.
Urgensi Industri Pertahanan Dalam Negeri
Terdapat banyak keuntungan apabila kita memiliki Industri Pertahanan, selain dapat memenuhi kebutuhan armada dalam negeri, juga dapat meningkatkan perekonomian karena menjadi sumber devisa baru bagi negara serta dapat membuka lapangan pekerjaan.
Dalam Armada Jaya 2016 kali ini juga sudah banyak alutsista buatan dalam negeri yang turut serta dalam latihan tersebut. Itu bisa menjadi signal kuat bagi Indonesia untuk lebih serius dalam meningkatkan kapasitas industri pertahannya.
Selain itu, ketika kita membeli alutsista dari luar negeri bukan sekadar membeli tetapi juga harus ada transfer teknologi di dalamnya. Agar sumber daya manusia yang dimiliki bisa mempelajari dan mengembangkannya.
Kemudian industri pertahanan juga harus bisa menjadi mitra strategis bagi TNI, agar keduanya bisa memiliki hubungan simbiosis mutualisme untuk bisa sama-sama memperkuat kapasitas dan armada tempur yang dimiliki. Melihat posisi Indonesia saat ini yang sewaktu-waktu bisa mendapat ancaman, harus memiliki kekuatan armada yang mumpuni, agar bisa menjadi daya gentar bagi negara-negara yang hendak mengusik kedaulatan NKRI.
Selamat bertugas para Punggawa TNI AL, Jalesveva Jayamahe, Bahari Jaya!!!
*Penulis adalah Alumni FISIP UIN Jakarta, Ketua Departemen Kebijakan Publik dan Kajian Strategis PMII Cabang Ciputat
