Apa Grand Strategy Dari Merger Pelindo?
Diskusi Publik membahas wacana merger Pelindo oleh Pemerintah di Gedung DPR RI
MN, Jakarta – Langkah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ingin menggabungkan PT Pelindo I, II, III, dan IV (Persero) menjadi entitas tunggal dinilai cukup menarik, namun membutuhkan grand strategy agar tujuan merger tercapai.
Hal itu ditegaskan anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi selaku nara sumber saat memberikan pangantar dalam Diskusi Publik bertajuk “Urgensi Merger Pelindo Dalam Membangkitkan Perekonomian Indonesia” di Ruang Rapat BKAN Gedung Nusantara I DPR RI, Rabu (31/3).
Adapun kegiatan Dialog Publik tersebut diikuti oleh nara sumber lain yakni Direktur Utama PT Pelindo II, Arif Suhartono, Peneliti Senior INDEF, Enny Sri Hartati, dan Pengamat Kemaritiman dari National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi.
“Kementerian BUMN baru melempar isu awal dari wacana merger Pelindo. Maka pada kesempatan ini kita membahasnya lebih lanjut, salah satu yang ingin diketahui dari merger yang direncanakan adalah bagaimana grand strategynya,” kata Awi sapaan akrab Achmad Baidowi.
Senada dengan Awi, Dirut Pelindo II Arif Suhartono juga menekankan perlunya grand strategy yang baik dalam konsep integrasi ini. Masalah logistik sangat kompleks, faktornya banyak sekali. Tapi pelabuhan memiliki dampak yang besar kepada pihak lainnya.
“Jadi yang kami ingin lakukan agar pelabuhan tidak menghambat dan bagaimana bisa membantu untuk mengurangi biaya logistik,” tutur Arif.
Menurut Arif, perlu kerja sama, perlu kolaborasi terkait mengintegrasikan perencanaan antara pelabuhan BUMN dan pemerintah agar jadi sinkron, antara lain mengenai investasi harus didukung oleh investasi Pemerintah guna mencapai dampak yang maksimal.
Sedangkan pengamat ekonomi Enny Sri Hartati mengutarakan bahwa dirinya sangat yakin, integrasi atau merger Pelindo sangat mendukung dari berjalannya ekosistem logistik nasional yang terintegrasi.
“Merger Pelindo dibutuhkan satu dirigen, satu komando, dan itu kita perlu selesasikan payung hukumnya. Jadi siapa ketua kelasnya harus jelas,” pungkasnya.
(Bayu/MN)
