Pencurian Ikan Masih Marak, Implementasi RPOA IUUF Dipertanyakan
Jakarta (Maritimnews) – Implementasi Regional Plan of Action (RPOA) to Combatting Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) sejauh ini belum…
IUU Fishing Masih Marak, DFW: Perlu Tindakan Keras dari Pemerintah
Jakarta (Maritimnews) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang tahun 2021 mengklaim telah melakukan penangkapan 36 kapal ikan asing yang…
Serapan Anggaran KKP Rendah, Sektor Perikanan Terpuruk
Jakarta (Maritimnews) – Serapan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada APBN 2021 yang sangat rendah akan berimplikasi pada gagalnya…
Antisipasi Pelemahan Ekonomi, BUMN dan Swasta Siap Hasil Tangkapan Ikan Nelayan
Di tengah pandemik Covid-19 yang masih menghantui negeri ini, sejumlah BUMN Perikanan dan swasta siap melakukan pembelian hasil tangkapan ikan nelayan di sejumlah daerah.
Hidup Nelayan Semakin Sulit, DFW Indonesia Gelar Diskusi “Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Bagi Nelayan dan Pekerja Perikanan Mendesak Dilaksanakan”
Pandemi Covid-19 yang melandan hampir seluruh dunia pada saat ini, telah memukul semua sektor kehidupan, termasuk sektor perikanan negeri ini. Dampaknya sudah mulai dirasakan para nelayan dan pekerja perikanan di sejumlah daerah. Hasil pantauan DFW-Indonesia di Provinsi Jawa Tengah dan Bitung (Sulawesi Utara) mengindikasikan turunnya harga ikan, menurunnya daya beli masyarakat, dan terhentinya kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan tradisional.
Genjot PNPB Perikanan, KKP Wajib Usut Kapal Ikan Tak Berizin
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu menelusuri sejumlah kapal ikan yang beroperasi ataupun sedang dalam proses pembangunan tetapi belum memiliki izin dari pemerintah.
DFW Indonesia: Ada Jarak Regulasi Pusat dan Daerah Dalam Izin Usaha Perikanan Tangkap
MN, Jakarta – Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan, usaha perikanan tangkap di Indonesia selama ini belum semuanya…
DFW Indonesia Minta Pemerintah Lebih Aktif membangun Ekonomi Desa Pesisir
Problem klasik pembangunan desa pesisir adalah perencanaan yang tidak terpadu, lemahnya konektivitas pembangunan antar sektor dan hubungan pusat-daerah.
Hindari Konflik Nelayan, DFW Indonesia minta Pengawasan Provinsi Diperkuat
UU 23/2014 memberi kewenangan yang luas kepada pemerintah provinsi untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan termasuk pengawasan sumberdaya laut pada zona 12 mil.
DFW-Indonesia Kritisi Penurunan Alokasi Anggaran SKPT
Keseriusan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun SKPT perlu dipertanyakan sebab sejauh ini, kemajuan program SKPT yang telah dibangun sejak 2015 belum menunjukan hasil yang optimal di sejumlah lokasi.