Good Maritime Governance Jadi Penentu Terciptanya Keamanan Maritim

Maritimnews, Jakarta – Good maritime governance atau tata kelola pemerintahan maritim yang baik akan mendorong diskursus keamanan maritim dalam dinamika saat ini. Demikian inti pesan yang disampaikan oleh Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksdya Maritim D.A Mamahit pada Fokus Grup Diskusi yang digelar International Organization of Migration (IOM) bersama dengan Coventry University dengan tema ‘Meningkatkan Koordinasi dalam Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir di Laut untuk tahun 2016 dan Seterusnya’ di Hotel Pullman, Jakarta, (7/3/16).

Sebelumnya, KaBakamla mengurai terlebih dahulu pengertian keamanan maritim yang menurutnya belum ada definisi baku hingga saat ini. Akan tetapi paling tidak keamanan maritim mampu lindungi kedaulatan negara, mengantisipasi ancaman dan meningkatkan keamanan serta keselamatan di laut.

‘Keamanan maritim cukup kompleks dan bersifat non doktrinal. Sehingga menurut perkembangan zaman terus mengalami perluasan konsep dikarenakan semakin tingginya ancaman yang dihadapi oleh setiap negara,” ujar Mamahit.

Sambungnya, berdirinya Bakamla merupakan keinginan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh DPR RI. Hal itu sebagai bukti bahwa pemerintah bersama DPR telah komitmen dalam mewujudkan keamanan maritim dengan membentuk lembaga yang berciri satu atap atau Single Agency.

“Amanat Undang-Undang Kelautan, bahwa dalam 6 bulan dari undang-undang itu dikeluarkan, pemerintah harus membentuk Bakamla. Tetapi Pak Presiden bilang kalau bisa lebih cepat kenapa tidak, yang kemudian dalam waktu 3 bulan sejak undang-undang itu dikeluarkan tepatnya pada 15 Desember 2014, Bakamla didirikan,” ucap Mamahit kala menceritakan sejarah berdirinya Bakamla.

Lulusan AAL tahun 1984 itu lebih lanjut menerangkan dalam menciptakan keamanan maritim yang komprehensif diperlukan suatu strategi maritim dalam wujud sea power pada setiap kebijakan pemerintah. Ulasnya, strategi maritim itu berkaitan erat dengan National Based Character dan lingkungan geografis suatu negara sehingga bentuknya berbeda-beda di setiap negara.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikonsepkan oleh AT Mahan dan Geofrey Till. Selain itu, Mamahit juga mengutip pemikiran Geofrey Till mengenai tata kelola yang baik di laut, sebagai tempat yang kaya akan sumber daya.

“Memang tidak ada negara yang sempurna dalam membangun konsep keamanan maritimnya, tetapi bagaimana intinya kita mampu menghadapi risiko-risiko dan ancaman yang terjadi di laut,” bebernya.

Terkait jumlah kekayaan laut yang dimiliki oleh Indonesia, mantan Danseskoal itu mengutip data Kadin yang menyebutkan jumlah kekayaan laut kita bernilai 171 miliar USD atau setara dengan Rp2.046 triliun.

“Saya pernah paparkan itu di DPD namun dikoreksi. Mereka menyebut kekayaan laut kita lebih dari Rp4.000 triliun,” terangnya.

Sementara, Bakamla sendiri mencatat ada Rp4300 triliun jumlah kekayaan laut Indonesia. Karena hal itu didukung dari bukti bahwa Indonesia merupakan Sea Lanes of communication (SLOC) dan Sea Lanes of Trade (SLOT) di mana 40 persen perdagangan dunia melewati perairan kita.

“Berdasarkan bukti itu baik secara geopolitik maupun geostrategic Indonesia merupakan partner yang didambakan oleh setiap negara,” tambahnya.

Dari kenyataan tersebut ternyata Indonesia juga memiliki tingkat ancaman yang tinggi. Maka dari itu, Mamahit berharap agar integrasi lembaga guna menghilangkan ego sektoral benar-benar dilakukan.

“Kita jangan menyelesaikan masalah sendiri-sendiri, tetapi dengan bersama-sama kita bisa menyelesaikan masalah,” pungkasnya. (TAN)