TPK Koja Butuh Strong Leadership Untuk Survive

MNOL, Jakarta – Eksistensi Terminal Peti Kemas (TPK) Koja harus disikapi tepat apabila owner (IPC dan HPI) ingin TPK Koja bersaing dengan terminal-terminal lain di Pelabuhan Tanjung Priok. Khususnya Terminal Kali Baru yang memiliki kedalaman 16 meter dan didukung peralatan canggih.

Isu santer berhembus di Pelabuhan Tanjung Priok bahwa terminal-terminal peti kemas akan memakai “discount”.  “Apapun strategi terminal menggaet costumer itu sah saja. Apabila TPK Koja menghadapi situasi di ujung tanduk maka sosok strong leadership diperlukan guna meningkatkan level of service,” kata Capt Misnie dari KMTC Shipping Service kepada maritimnews.com, Selasa (29/3).

Menurut Manager Operasional KMTC Shipping Service lulusan Semarang Maritime Officers Education ini, sosok strong leadership adalah sosok pemberani yang menguasai operasional lapangan. Keberadaannya merupakan pemimpin yang dapat menjelaskan secara inovatif kepada owner dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, baik fasilitas maupun sumber daya manusia (SDM) TPK Koja agar bisa bertahan hidup dari badai persaingan bisnis di pelabuhan Tanjung Priok.

“Tahun 2016 harus jadi tahun komersial bagi manajemen TPK Koja,” ujarnya.

Diakui Capt Misnie,bahwa status Kerja Sama Operasi (KSO) memaksa manajemen TPK Koja cukup sulit untuk mengambil keputusan yang tidak popular. Dalam artian keputusan cepat dan tepat baik bagi perusahaan maupun costumer. Padahal aturan-aturan owner yang ada dapat dikatakan sudah tidak tepat diimplementasikan di era sekarang, karenanya manajemen TPK Koja memerlukan justifikasi komersial.

Lebih lanjut, dia menyatakan sebaiknya owner TPK Koja memberikan kewenangan penuh komersil atas pelayanan operasional.  “Penyelesaian klaim akibat nilai klaim yang terlalu besar, pembebasan container tidak bertuan yang akhirnya diurus oleh pihak shipping line, discount  1 % atas pembayaran tepat waktu selama tiga bulan, hal itu bagi costumer dianggap aturan-aturan kolot,” bebernya.

Masih kata Misnie, seharusnya kewenangan mengambil keputusan diberikan saja sepenuhnya kepada manajemen TPK Koja agar manajemen yang mengerti betul situasi di lapangan dapat mengambil keptusan cepat, tepat dan win-win solution.

Mengutip pernyataan Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi, yang berpendapat bahwa pemerintah via Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN agar meninjau ulang pola KSO dalam pengelolaan TPK Koja di Pelabuhan Tanjung Priok yang diselenggarakan oleh IPC/PT Pelabuhan Indonesia II dan Hutchison Port Indonesia (HPI). Maka, seharusnya owner sudah menyiapkan entitas bisnis baru yang lebih memberikan kepastian dan berbadan hukum dalam pengelolaan TPK Koja di pelabuhan Tanjung Priok. (Bayu/MN)