Menteri Susi: Pemerintah akan Optimalkan Sektor Perbankan untuk Kelola SDKP

MNOL, Jakarta – Dalam rangka pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP), pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengoptimalkan sektor perbankan guna memaksimalkan investasi serta pembiayaan industri perikanan melalui sektor perbankan. Berdasarkan informasi yang dihimpum maritimnews.com dari Humas KKP, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, dalam perjalanannya, pemerintah telah komitmen melakukan pemberantasan illegal fishing. Hasilnya pun terbukti pada pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah di sektor kelautan dan perikanan.

“Produksi perikanan tangkap pada Triwulan III 2015 mencapai 1,75 juta ton, sementara perikanan budidaya mencapai 3,83 juta ton”, ujar Menteri Susi dalam konferensi pers di Hotel Kempinski Indonesia, Selasa (29/3).

Kendati demikian, pemberantasan illegal fishing dirasa tidak cukup dalam mengawal sektor kelautan dan perikanan. Menteri Susi menilai, dibutuhkan sinergitas antara KKP dengan sektor perbankan, terutama dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Kerja sama pada sektor perbankan dilakukan di berbagai lini, salah satunya adalah kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengelolaan program JARING (Jangkau, Sinergi dan Guideline).

“Realisasi pembiayaan melalui program JARING pada tahun 2015 mencapai Rp. 6,69 Triliun melebihi target penyaluran sebesar Rp5,3 Triliun,” tukas Susi.

Selain itu, saat ini pemerintah juga fokus pada promosi investasi di 15 pulau kecil dan kawasan perbatasan. “Pemerintah juga gencar mempromosikan peluang investasi melalui pengembangan sentra bisnis kelautan dan perikanan terintegrasi di 15 pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan. Tentunya ini sangat mendukung kebijakan pemerintah terkait konektivitas dan poros maritim dunia”, jelas Susi.

Selanjutnya, KKP juga akan melakukan forum bisnis secara periodik dengan para pemangku kepentingan dan negara negara tetangga, serta melakukan kerja sama dengan Perusahaan Milik Negara (BUMN). Sebagai salah satu aktivitas dalam rangka meningkatkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan memaksimalkan investasi dan pembiayaan industri perikanan melalui sektor perbankan, Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan The Economist, salah satu media internasional menggelar acara dialog bertajuk The Economist Luncheon, executive dialogue yang berjudul “Financing Sustainable Fisheries in Indonesia”.

“Melalui acara executive dialogue ini diharapkan dapat digunakan sebagai ajang berbagi informasi dan studi kasus tentang bagaimana lebih meningkatkan investasi dan pemahaman sektor perbankan tentang bisnis model dan manajemen resiko sektor kelautan dan perikanan dapat menumbuhkan dan mengembangkan usaha di sektor perikanan dan kelautan”, pungkasnya.

Sementara dalam acara The economist luncheon kali ini merupakan rangkaian menuju Regional Oceans Summit pada Juli 2016 mendatang di Jakarta, di mana Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi tuan rumah acara tersebut. Acara itu merupakan pertemuan internasional berbagai pemangku kepentingan yang beroperasi di perikanan di Asia Tenggara dan sekitar Pasifik Barat.

Pertemuan tersebut akan menyajikan kolaborasi baru antara para pemimpin bisnis, politisi, pembuat kebijakan dan akademisi untuk melakukan diskusi dalam memajukan sektor kelautan. Acara tersebut juga akan dihadiri para Duta Besar negara mitra, pejabat tinggi negara dan stakeholder perbankan untuk meyakinkan para investor akan sumber daya kelautan Indonesia.

Hasil tersebut akan dijadikan sebagai rencana kerja pemerintah dalam menjaga keberlanjutan perikanan Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai role model dunia dalam memberantas illegal fishing. (TAN)