Resmikan Kapal Pengawas di Kolinlamil, TNI AL dan KKP Kian Mesra Perangi Illegal Fishing

MNOL, Jakarta – Tergabungnya TNI AL dalam satgas pemeberantasan IUU Fishing 115 yang disertai dengan penenggelaman kapal asing menjadi bukti kian mesranya antara TNI AL dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), terutama dalam memerangi illegal fishing. Lebih dari itu, Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) juga memfasilitasi peresmian empat Kapal Pengawas baru milik KKP yang berlangsung di Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (8/4).

Keempat Kapal Pengawas (KP) itu dilengkapi dengan Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI). Keempatkapal tersebut yakni ORCA 01, ORCA 02, ORCA 03 dan ORCA 04, seluruhnya merupakan  kapal buatan PT Daya Radar Utama (DRU).

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti didampingi Panglima Kolinlamil Laksda TNI Aan Kurnia, S.Sos yang bertindak sebagai tuan rumah dalam kegiatan peresmian empat Kapal Pengawas baru tersebut. Keempat kapal itu untuk memperkuat infrastruktur pemantauan dalam memberantas penangkapan ikan ilegal di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Sekjen Kementerian Pertahanan Laksdya TNI Widodo, S.E., Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A. dan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksdya TNI Arie Henrycus Sembiring.

Sebagai mitra dalam bidang kemaritiman, TNI AL dan KKP pernah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) pada bulan Desember 2014 silam. Saat itu, ada dua kerja sama yang diteken oleh kedua belah pihak, di antaranya pembuatan peta laut dan perbatasan yang dilakukan oleh Esselon 1 KKP dan Dinas Hidrografi TNI AL dan pemberantasan illegal fishing.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, TNI AL (Kolinlamil) mendukung KKP dalam tugasnya untuk mengawasi dan memberantas illegal Fishing yang diwujudkan dalam

pemberian fasilitas dalam peresmian 4 (empat) kapal pengawasnya. Sedangkan Kapal patroli TNI AL memiliki tiga peran, yakni military role dalam konteks penegakan kedaulatan, penegakan hukum, dan peran diplomasi.

Kapal Pengawas Perikanan berjenis SKIPI ini mampu melaju dengan kecepatan maksimum 25 knot, dan akan dioperasikan di wilayah barat dan timur perairan Indonesia.

“Penambahan kapal pengawas ini diharapkan dapat makin menekan kerugian negara akibat pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara ilegal, terutama yang dilakukan oleh kapal-kapal asing,” ujar Susi saat meresmikan empat kapal pengawas perikanan di Dermaga Komando Lintas Laut Militer Tanjung Priok, Jakarta.

Peresmian keempat kapal tersebut menambah jumlah kekuatan armada Kapal Pengawas Perikanan yang dimiliki oleh KKP menjadi sekitar 35 unit kapal.(TAN)