Masalah Kelangkaan Ancam Ketahanan Pangan, Air dan Energi Nasional

MNOL, Jakarta – Masalah ketahanan pangan, air, dan energi menjadi topik utama pada seminar yang digelar oleh Fakultas Ilmu Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan (Unhan) bersama Kemenhan dan Kemenristek di Kampus Unhan, Sentul, Bogor, (18/5/16). Seminar yang dibuka oleh Rektor Unhan, Letjen TNI I Wayan Midhio diawali dengan tinjauan kelangkaan (scarcity) akibat climate change yang berdampak pada ketersediaan pangan, air dan energi.

“Masalah pemanasan global tentunya berdampak pada keselamatan bangsa terkait dengan ketahanan kita terhadap pangan, energi dan air,” ujar Wayan.

Permasalahan itu juga dihadapkan dengan terus melonjaknya penduduk. Yang sejatinya hal itu dapat ditinjau dengan menggunakan Asta Gatra yang menyangkut Tri Gatra (geografi, demograf dan SDA) dan Panca Gatra (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Hankam).

Secara geografis, sambung Wayan, Indonesia memiliki letak yang strategis dan terdiri dari daratan dan lautan. Di mana keduanya memiliki kekayaan yang berlimpah. “Namun, apa artinya itu semua bila kita tak mampu mengolah dan memiliki kedaulatan yang nyata,” kata Wayan.

Dalam kesempatan itu, Wayan juga menyampaikan kondisi internasional terkait permasalahan ketahanan pangan, air dan energi. Akibat adanya masalah itu, setiap negara berlomba-lomba mengamankan kepentingan nasionalnya.

“Permasalahan air akibat gletser di Pegunungan Himalaya saat ini diperebutkan oleh tiga negara (India, Pakistan dan Nepal-red) begitu juga dengan daerah-daerah lainnya. Hal itu dapat menjadi ancaman serius pada pertahanan kita, sehingga sudah selayaknya pertahanan energi harus menjadi keamanan energi,” ulasnya.

Sementara itu, mantan Menhan RI, Prof Dr. Ir Purnomo Yusgiantoro yang bertindak sebagai keynote speaker dalam seminar itu mengungkapkan pangan, air dan energi merupakan kandungan yang ada dalam SDA. Di mana di dalamnya sudah tentu menyangkut masalah keselamatan bangsa dan negara.

“Hal yang menyangkut SDA sebagaimana diatur dalam pasal 33 UUD 1945 terkait pula dengan souvergnity. Ini harus dikelola dengan baik, bila tidak akan menimbulkan krisis hingga melahirkan konflik,” terang Purnomo.

Mantan Menteri ESDM pada era SBY jilid pertama itu menelisik permasalahan kelangkaan yang dibarengi dengan peledakan penduduk dapat ditarik benang merahnya, yakni pada permasalahan sustainable.

“Dalam pangan, air dan energi itu kalau kita urai masalahnya hanya dapat ditanggulangi dengan teknologi, diversifikasi dan investasi jangka panjang,” tambahnya.

Hal itu pernah dia rumuskan saat menjadi Menhan RI bersama dengan para pakar energi. Pengalaman berharga itu kemudian dia tuangkan menjadi sebuah analisa konsep yang dapat digunakan para pemangku kebijakan saat ini dalam menyelesaikan masalah scarcity.

Pria kelahiran Semarang 65 tahun silam itu mengulas lebih lanjut, menyatakan bahwa permasalahan scarcity bila dibedah masalah utamanya ada pada supply dan demand. Beberapa negara yang tidak bisa mengatasi masalah supply dan demand itu maka akan terjebak dalam krisis berkepanjangan hingga menimbulkan konflik antar negara.

Krisis itu bisa muncul setidaknya pada 2050 saat penduduk dunia mencapai 10 miliar atau tumbuh 33 persen. Sedangkan berbagai gejala itu telah dibuktikan dengan adanya konflik antar negara, seperti pada  Israel dan Suriah.

Konflik kedua negara itu ditengarai karena berebut Golah Heights, daerah lahan pertanian yang subur dan menjadi sumber pangan serta air yang amat diperlukan Israel.

“Konflik ini kemungkinan akan meledak jika tak ada kompromi politik antara Israel dan Suriah,” telaahnya.

Konflik rebutan pangan juga potensial terjadi di benua Afrika yang melibatkan Afrika Tengah, Chad, dan Zambia. Ketiga negara itu saat ini masih berkutat dengan krisis pangan, terutama kelaparan.

Konflik serupa juga bisa pecah karena rebutan sumber daya air seperti yang terjadi di daerah ASEAN antara China, Vietnam, Laos, dan Thailand akibat air Sungai Mekhong.”Konflik bisa timbul jika negara yang berada di hilir sungai merasa dirugikan,” ungkapnya.

Masih kata Purnomo, konflik energi potensial terbukti pecah di Timur Tengah karena konsentrasi minyak saat ini ada di sana.

Di dalam negeri, konflik pangan, air, dan energi juga berpotensi mencuat. “Saat ini krisis pangan, air, dan energi di Indonesia memang masih bisa diatasi dan belum masuk ke perspektif pertahanan negara, tapi ke depan akan mengarah ke sana,” kata Purnomo.

Sejumlah potensi konflik yang muncul antara lain, di bidang pangan, adanya degradasi lahan yang lebih besar dibandingkan dengan rehabilitasi. Konversi besar-besaran dari lahan pertanian ke non pertanian dan urbanisasi. Selanjutnya mengenai konflik antara pusat dengan daerah dan daerah dengan daerah.

Di akhir pemaparannya, Guru Besar ITB itu mengusulkan dalam mengatasi pecahnya konflik, pemerintah harus mendefinisikan kembali Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Berikut aturan-aturan turunannya yang membahas detail mengenai pengelolaan SDA.

“Di dalam operasionalnya seperti apa? Apakah pihak tertentu bisa mengelola sumber energi Indonesia, sementara penguasaannya tetap di tangan pemerintah. Ini masih jadi perdebatan para pakar hingga sekarang,” pungkas Purnomo. (Tan)